Ekonom: APBN Sekarat, Tak Pantas Kemenhan Ajukan Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana untuk melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara besar-besaran dengan nilai anggaran mencapai Rp 1.700 triliun. Rencananya, dana tersebut akan diperoleh dari pinjaman luar negeri.

Tentu saja, rencana pengadaan alutsista tersebut mendapat beberapa kritik. ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menilai tidak masuk akal usulan anggaran senilai Rp 1.700 triliun yang diajukan oleh Kemenhan tersebut.

Sebab, kondisi APBN hingga pertengahan 2021 ini masih mengalami tekanan hebat akibat dampak pandemi Covid-19.

"Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp 1.700 triliun sudah di luar kepantasan, momentumnya salah karena sedang krisis covid-19, tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat," ujarnya, Kamis (3/6/2021).

Dia mengingatkan, dampak kehadiran pandemi covid-19 ini telah meruntuhkan banyak pilar-pilar ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Bahkan, dalam kondisi situasi yang sangat memprihatinkan.

"Tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat covid-19 karena sistem produksi runtuh. Pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif," jelasnya.

Selain itu, banyak tenaga kerja penuh waktu di Indonesia yang turut terdampak pandemi Covid-19. Diantaranya mengalami pengurangan waktu kerja.

"Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen. Sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung," terangnya.

Untuk itu, dia meminta, anggaran yang tersedia di APBN sebaiknya dimaksimalkan untuk keperluan sektor prioritas lainnya dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran alutsista. Seperti penguatan anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: