Kementerian PUPR Bangun Rusun untuk PNS BPKP Maluku Utara Senilai Rp 21 M

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mulai melaksanakan pembangunan rumah susun (rusun) untuk para PNS yang bertugas di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Sofifi, Maluku Utara. Rusun yang akan dibangun Kementerian PUPR nantinya setinggi 3 lantai dan memiliki 44 unit hunian dengan total biaya pembangunan sekitar Rp 21,608 miliar.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Dwityo Akoro Soeranto menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun, untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan rusun umum, rusun khusus dan rusun negara.

Untuk itu, Kementerian PUPR memberikan bantuan pembangunan rumah Rusun atau rusun berupa bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas serta perlengkapannya seperti meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian, kursi dan meja sehingga membuat para penghuni tinggal dengan nyaman.

"Para PNS BPKP yang tugas di Kota Sofifi nanti tinggal membawa koper pakaian saja. Fasilitas di Rusun ini semua sudah lengkap ada meubelairnya dan kami juga akan melengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitasnya," ungkapnya, Jumat (4/6/2021).

Bantuan rusun ini diberikan kepada pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun.

"Guna mensukseskan pembangunan Rusun diperlukan keterlibatan pemda dalam memberikan proses perizinan khususnya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sehingga bangunan rusun memenuhi prinsip keandalan bangunan gedung," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: