Curhat Sri Mulyani soal Beratnya Capai Target Pendapatan Negara di 2022

Bersama KPK, 3 Menteri Diskusi Bareng Lawan Korupsi — Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan berusaha untuk mencapai target pendapatan negara untuk tahun depan. Namun, ia tak menampik ada kesulitan yang sangat besar untuk mencapainya.

Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat menanggapi laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR RI tentang Pendapatan Negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

"Dalam kondisi yang sangat dinamis dan tidak pasti, kita harus tetap mencoba memberikan keyakinan atau memberikan sebuah estimasi mendekati yang akan terjadi. Ini kesulitan yang paling besar, karena pertama persoalannya bukan masalah variabel indikator ekonomi, tapi juga ada variabel masalah kesehatan," kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Selasa (8/9/2021).

Mengenai kesehatan, ada dua isu utama saat ini yaitu virus Covid-19 dan vaksinasi. Sehingga keduanya juga memberikan dinamika yang harus terus dipantau oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjaga spirit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang sangat penting.

"APBN adalah instrumen yang sangat penting, harus tetap memberikan rambu-rambu mengenai apa yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBN 2022," jelasnya.

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan penjelasan mengenai postur pendapatan negara tahun 2022 sebesar 10,18 – 10,44 persen terhadap PDB 2022. Nilainya berkisar Rp1.823,5 - Rp1.895,4 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Majalah Global Markets memberi penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Finance Minister Of The Year for East Asia Pacific 2020. Ini dia alasannya.

2 dari 2 halaman

Gelontorkan Rp 800 Triliun, Sri Mulyani Ajak Masyarakat Awasi Anggaran TKDD

FOTO: Sri Mulyani Bahas Program PEN Bersama Komisi XI DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Sri Mulyani memastikan pencairan bantuan Rp 600 ribu bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta akan dimulai pekan ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, berharap masyarakat untuk lebih tahu mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ini adalah salah satu instrumen penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sri Mulyani, tidak mudah untuk bisa mengajak masyarakat tahu mengenai TKDD. Padahal ini penting mengingat alokasi dana TKDD yang hampir mencapai Rp 800 triliun.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakt berperan aktif dalam mengawasi realiasi anggaran tersebut.

"TKDD itu sebenarnya sangat penting karena sepertiga dari APBN. Poin kita adalah belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun, rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan juga ikut memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," jelas Sri Mulyani dalam acara final lomba Bedah Data APBD pada Selasa (8/6/2021).

Sri Mulyani pun menyambut baik lomba Bedah Data APBD ini, yang dinilai bisa memberikan cara yang tidak biasa untuk bisa menyampaikan data-data APBD kepada masyarakat dengan mudah dicerna dan dianalisa.

"Mereka punya pemikiran dan ide-ide luar biasa. Pertama, semuanya menggunakan IT based dan data driven, dua hal yang sangat keren. Anak-anak muda terutama lebih terampil mengunakan teknologi menjadi technology savvy di dalam teknologi digital," jelasnya.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
pendapatan
pendapatan negara