Gelar RUPS, PP Presisi Ubah Susunan Komisaris dan Direksi

PP presisi melepas saham ke publik sebanyak 2,35 miliar saham.(Liputan6.com/Achmad Dwi Apriyadi)

Liputan6.com, Jakarta - PP Presisi tetap akan bagikan dividen tunai sebesar Rp 11,7 miliar atau 20 persen dari Laba Bersih Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp58,6 miliar, di tengah krisis pandemi covid 19 yang belum reda.

“Setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai sejumlah Rp1,15 per saham, walaupun jumlah dividen yang dibagikan mengalami penurunan dari tahun lalu, kami tetap akan membagikan dividen tunai di tengah situasi pandemi, sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value”, ujar Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

“Setelah dipotong sebesar 5 persen atau sebesar Rp 2,9 miliar sebagai Cadangan Wajib, sejumlah Rp 43,9 miliar atau sebesar 75 persen dialokasikan sebagai Saldo Laba Ditahan untuk memperkuat struktur permodalan yang sangat diperlukan di tengah krisis pandemi covid 19 ini”, tambah Benny.

Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS Perseroan juga menetapkan beberapa keputusan lainnya, antara lain menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, untuk masa jabatan 5 tahun, sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yul Ari Pramuraharjo

Komisaris : Muhammad Toha Fauzi

Komisaris Independen : Letjend (Purn) Sumardi

Komisaris Independen : Indra Jaya Rajagukguk

Direksi

Direktur Utama : Rully Noviandar

Direktur : Benny Pidakso

Direktur : M. Wira Zukhrial

Direktur : Muhammad Darwis Hamzah

“Berkat strategi sustainability growth, Perseroan berhasil menghadapi tantangan pandemi covid 19 melalui : inovasi, peningkatan kapabilitas di konstruksi (structure work) maupun non-konstruksi (jasa pertambangan), serta menekankan kembali pentingnya sustainability development melalui inisiatif “green contractor.” ujar Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Rully Noviandar.

Menurut dia, Pengembangan jasa pertambangan merupakan bagian strategi perusahaan untuk melakukan klasterisasi lini bisnis untuk tumbuh lebih dinamis.

"Kami mengklasterisasi kapabilitas yang kami miliki menjadi konstruksi yang terdiri atas: civil work & structure work, serta non konstruksi yang terdiri atas: production plant, rental alat berat & jasa pertambangan," ungkapnya.

“Dasar kami melakukan klasterisasi adalah pemanfaatan resources dan asset agar lebih optimal serta perolehan pasar/proyek yang lebih fleksibel”. “Diharapkan dengan strategi tersebut, PP Presisi dapat terus tumbuh di tengah pandemi covid 19”, tutup Rully.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana pengurangan jumlah perusahaan milik negara. Saat ini total perusahaan pelat merah tercatat sekitar 142 perusahaan, dan akan dikurangi menjadi 100 perusahaan.

2 dari 3 halaman

Pimpinan Serikat Buruh Ini Dipercaya Lagi Jadi Presiden Komisaris PTPP

Presiden Komisaris BUMN PTPP (Persero) Tbk Andi Gani Nena Wea melakukan peninjauan proyek gedung perkantoran Maritime Tower (dok: PT PP)

Andi Gani Nena Wea kembali dipercaya sebagai Presiden Komisaris BUMN PTPP (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, di Kantor Pusat PTPP, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

"Saya bersyukur atas amanah besar yang diberikan kembali pada saya," katanya.

Andi Gani merupakan Presiden Komisaris BUMN termuda. Pada saat diangkat, usianya baru 39 tahun. Andi Gani juga dikenal sebagai pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sebelumnya, Andi Gani juga sempat diminta bergabung kedalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, ia lebih memilih tetap menjadi Presiden Komisaris BUMN PTPP (Persero) Tbk untuk berkonsentrasi penuh membantu Presiden Jokowi di bidang infrastruktur.

Andi Gani dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi sejak dari Solo. Kemudian, secara aktif menggalang dukungan buruh saat Jokowi maju menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Pemilihan presiden selama dua periode.

Menurut Andi Gani, selain beberapa mata acara rutin yang diputuskan dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham PTPP juga menyetujui adanya perubahan susunan pengurus perseroan.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTPP yang baru:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andi Gani Nena Wea

Komisaris Independen : Nur Rochmad

Komisaris : Ernadhi Sudarmanto

Komisaris : Hedy Rahadian

Komisaris : Loso Judijanto

Komisaris : Ayodhia GL Kalake

Direksi

Direktur Utama : Novel Arsyad

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Agus Purbianto

Direktur Bidang Gedung : Anton Satyo Hendriatmo

Direktur Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo

Direktur Bidang EPC : Eddy Herman Harun

Direktur Strategi Korporasi dan HCM : Sinur Linda Gustina Manurung

3 dari 3 halaman

Kinerja PT PP sepanjang 2020

BUMN PP Raih Kontrak Baru Rp 10,9 Triliun Hingga Agustus — Manajemen PTPP Tbk optimistis kontrak baru Rp 24 triliun dapat tercapai pada akhir 2014.

PTPP melaporkan kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2020 dimana Pendapatan Usaha (revenues) mencapai Rp 15,83 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 266 miliar.

Pemegang Saham PTPP dalam RUPS Tahunan juga telah menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 128 miliar ditetapkan seluruhnya menjadi dana cadangan perusahaan.

Di luar mata acara rutin yang dipaparkan dalam rapat, RUPS Tahunan PTPP juga menyetujui adanya Perubahan Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

"Selain adanya penyesuaian terhadap POJK, juga terdapat perubahan atau penambahan yang merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan," ujar Novel Arsyad selaku Direktur Utama.