Kemenkeu Paparkan Asumsi Makro Sektor Energi 2022 ke DPR, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan usulan asumsi makro sektor energi untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 kepada Komisi VII DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachamtarwata mengatakan, asumsi dasar ini sudah didiskusikan dengan beberapa pemangku kepentingan seperti Kementerian ESDM hingga SKK Migas.

"Untuk harga minyak mentah atau ICP (Indonesian Crude Price), kami usulkan di kisaran USD 55 hingga 65 per barel," ujar Isa dalam rapat kerja.

Usulan ini lebih tinggi dari penetapan ICP di tahun 2021 yang sebesar USD 45. Isa menjelaskan, terdapat beberapa hal yang mendasari asumsi ICP tahun 2022, mulai dari realisasi ICP hingga saat ini, perkiraan ICP hingga akhir tahun ini, dan perkiraan dunia terhadap harga minyak mentah pada tahun depan.

Tercatat, per 9 Juni 2021, harga minyak dunia berada di atas USD 70 per barel. Beberapa lembaga dunia memperkirakan harga minyak dunia tahun 2021 diproyeksi mencapai di atas USD 60 per barela.

"ICP juga diperkirakan akan berada pada kisaran USD 60 per barel," lanjutnya.

Kemudian, lifting minyak diproyeksi mencapai 686 hingga 726 ribu barel per hari. "Tahun ini di dalam APBN 705 ribu barel per hari," ujar Isa.

Sementara, untuk lifting gas, proyeksinya mencapai 1,031-1,103 juta BOEPD, dengan asumsi tahun 2021 sebesar 1,007 juta BOEPD.

"Beberapa ringkasan yang kami lakukan, hasil diskusi kami dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan pihak lain, yang kami tuangkan dalam kebijakan ekonomi makro, kami siap dengar masukin dan berdiskusi terkait hal ini," kata Isa.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wabah virus corona COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, namun berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini berdampak bagi bursa saham dan nilai tukar rupiah.

2 dari 2 halaman

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakat Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 di 5,5 Persen

Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2022 dari batas atas 5,8 persen menjadi 5,5 persen.

Sebelumnya, Komisi XI DPR dan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2-5,8 persen. Untuk kemudian diubah menjadi 5,4-5,5 persen pada pembahasan setelahnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, saat ini pemerintah banyak sekali melihat indikator-indikator untuk agak optimis dengan perkembangan aktivitas perekonomian di Indonesia.

"Akan tetapi, risiko yang di depan mata sudah jelas, kondisi panemi yang harus kita tangani, vaksinasi yang harus kita perkuat, dan kondisi di lapangan yang terus harus dikelola dengan baik oleh pemerintah," ujar dia dalam Rapat Panja Banggar DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Febrio melanjutkan, ketidakpastian kondisi saat ini memang harus terus digambarkan dalam asumsi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah disebutnya mengusulkan agar asumsi pertumbuhan ekonomi terus digambarkan dalam skala range.

"Kalau tadi diusulkan 5,4-5,5 persen, ini berada di dalam range yang kami usulkan. Ini memang lebih sempit, tapi ketidakpastian ini masih digambarkan meskipun masih fokus.Kami bisa terima range 5,4-5,5 persen," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Athniel Frederic menuturkan, pihaknya telah membuat kesepakatan dan memasukan sejumlah catatan terkait asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2022 mendatang.

"Untuk capai pertumbuhan ekonomi dalam range 5,4-5,5 maka diperlukan upaya, kebijakan dan program pemerintah baik itu dari sisi pengeluaran, dari sisi produksi maupun dari sisi program pembangunan regional untuk mendorong sasaran yang ingin dicapai," imbuhnya.

kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
asumsi makro
Sektor Energi