Sembako Bakal Kena PPN, Bagaimana di Negara Lain?

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sembako yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) terus menuai polemik. Kebijakan ini dinilai dapat menyulitkan masyarakat yang secara ekonomi tengah tertekan akibat pandemi Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pengenaan PPN baru dan kenaikan pajak jadi hal wajar. Sebab, sejumlah negara juga tengah melakukan optimalisasi pajak lewat berbagai kebijakan.

"Banyak negara berpikir ini saat yg tepat utk memikirkan optimalisasi pajak utk sustainabilitas," ujar Yustinus dalam cuitannya melalui akun @prastow, dikutip Kamis (10/6/2021).

Dia lantas mengutip upaya Joe Biden pasca dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, yang berencana menaikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 21 persen ke 28 persen. Selaras, Inggris juga hendak menaikan tarif PPh badan dari 19 persen menjadi 23 persen.

Dari sisi PPN, Yustinus melanjutkan, berbagai negara juga memikirkan penataan ulang sistem pajak pertambahan nilai. Dia mencatat, ada 15 negara yang menyesuaikan tarif PPN untuk membiayai penanganan pandemi.

Menurut catatannya, terdapat 24 negara yang memberlakukan tarif PPN di atas 20 persen, 104 negara antara 11-20 persen, da sisanya berada di bawah 10 persen.

"Rerata tarif PPN 127 negara adalah 15,4 persen. Kita sendiri masih 10 persen," jelas Yustinus.

Dari sekian banyak negara tersebut, ia menyebutkan, tak sedikit juga negara yang menerapkan kebijakan multitarif PPN. Hal itu coba dicontoh Pemerintah RI melalui RUU KUP, yang coba membuat pengecualian untuk penerapan tarif PPN 12 persen. Dalam hal ini, tarif PPN dapat diubah jadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen

"Ini selaras dg adagium lama, semakin kompleks sistem pajak, maka semakin adil, dan sebaliknya. Kalau mau simpel ya bisa, tapi nggak adil," kata Yustinus.

Oleh karenanya, ia berkesimpulan, penerimaan PPN di Indonesia belum optimal lantaran terlalu banyak pengecualian dan fasilitas untuk seluruh jenis barang dan jasa.

"Indonesia negara dg pengecualian terbanyak. Ya memang dermawan dan baik hati sih. Cuma kadang distortif dan tidak tepat. Bahkan jd ruang penghindaran pajak," ungkap Yustinus.

"Intermezzo: saking baiknya, bahkan banyak barang dan jasa dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa dipertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yg mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya. Apapun jenis dan harganya, semua bebas!" tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: