YLKI: 1 Persen pun Sembako Tak Pantas Dipungut PPN

Ekonom senior Fadhil Hasan menyoroti polemik dari rencana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan yang tertuang dalam revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut dia, yang sering dilupakan pemerintah dalam revisi pajak dan penerbitan kebijakan akhir-akhir ini adalah kepercayaan publik.

"Revisi KUP apapun itu bisa berjalan efektif manakala trust kepada pemerintah cukup kuat," ujar Fadhil dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021).

Fadhil berpendapat, penolakan terhadap PPN sembako dan pendidikan muncul lantaran masyarakat sudah kadung tidak percaya dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Semisal isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rencana impor beras, pembatalan haji, hingga anggaran alat utama sistem senjata (alutsista) berjumlah ribuan triliun rupiah.

"Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah terdapat distrust yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan penerapan reformasi KUP tidak akan berjalan efektif. Distrust itu terjadi justru karena banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, sensitif dan kontroversial," tutur Fadhil.

Dia lantas menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperhatikan faktor waktu dalam merencanakan sebuah kebijakan, apakah itu pungutan PPN maupun program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II.

"Karena itu penting untuk disampaikan bahwa penerapan RUU KUP tersebut dilakukan setelah ekonomi sepenuhnya pulih dan pertumbuhan kembali ke alurnya yang normal," pungkas Fadhil.