Menko Luhut Bentuk Tim Khusus Atasi Masalah Pembebasan Lahan di 3 Proyek Tol Ini

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi membentuk tim khusus yang mengurusi sejumlah hambatan pada pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu, Semarang-Demak, dan exit tol KIT Batang.

Ditemukan sejumlah kendala pada proyek infrastruktur tersebut. Mulai dari isu tanah musnah di jalan tol Semarang-Demak, dan mekanisme penyerahan tanah kepada PUPR di exit tol Kawasan Industri Terpadu (KIT) KIT Batang.

Pada lahan jalan tol Cisumdawu terdapat overlapping kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa, dan tanah adat. Termasuk dengan perizinan terkait lahan perhutani.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta penyelesaian masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu jadwal yang telah ditetapkan.

"Perlu percepatan terkait kajian pemberian izin penggunaan kawasan hutan, mengingat target selesai konstruksi yang sudah ditetapkan," kata dia dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto melaporkan, tanah wakaf dan tanah kas desa hingga saat ini belum bebas.

Alasannya karena proses penilaian yang telah dilakukan dianggap sudah outdated (dilakukan pada 2012), sehingga diperlukan diskusi lebih lanjut terkait ketentuan penilaian ulang.

Perkembangan pembebasan lahan dan konstruksi di jalan tol Cisumdawu, terdapat beberapa lahan yang sudah bebas, namun belum dapat dikonstruksi.

Sebab itu Menko Luhut menginstruksikan aparat penegak hukum dapat melakukan pendekatan dan penertiban di lokasi.

Saksikan Video Ini