Jalan Berat BUMN Hadapi Pandemi Covid-19, Utang Membengkak hingga PHK Karyawan

Perum Damri menuai perhatian publik setelah serikat pekerja transportasi menuding BUMN tersebut lalai mensejahterakan pekerjanya.

Damri dituding tidak membayar upah sesuai ketentuan upah minimum, lalu tidak membayarkan THR sesuai jumlah yang seharusnya dan memutasi pegawai berdasarkan alasan ketidaksukaan.

Menanggapi hal ini, Damri menegaskan penundaan pembayaran upah dan THR memang diakibatkan dampak Covid-19. Namun, bukan berarti upah dan THR tersebut tidak akan dibayarkan setelah kondisi membaik.

Manajemen Damri juga memastikan telah berbicara dengan serikat pekerja perihal mutasi pegawai yang diduga berlandaskan ketidaksukaan.

Nantinya, serikat pekerja akan meminta Komisi IX DPR untuk membentuk Panja atau Pansus khusus untuk Damri untuk mengakomodasi kepentingan pekerja Damri.

PLN tercatat memiliki utang hingga Rp 500 triliun demi pembiayaan proyek kelistrikan 35 ribu MW Utang ini terjadi 5 tahun terakhir, dimana setiap tahun, perusahaan tercatat berutang Rp 100 triliun.

Pandemi ini nampaknya menambah beban perseroan karena stimulus dan diskon listrik yang digelontorkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi turut mempengaruhi kinerja operasional perusahaan.

Ditambah lagi, serikat pekerja menuding PLN tidak membayar THR sesuai aturan, terutama bagi pegawai outsourcing. Kendati, PLN menegaskan masalah pembayaran THR merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja