Bereskan Masalah Lahan PSN, Perpres Tanah Musnah Terbit Awal Juli 2021

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) terus mengejar pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) agar selesai tepat waktu pada Juli 2020.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Bidang Perekonomian mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Musnah untuk Kepentingan Umum.

Perpres ini akan menjadi payung hukum yang nantinya digunakan oleh setiap instansi dalam menyelesaikan permasalahan lahan di lokasi pembangunan yang masuk dalam kategori tanah berpotensi musnah.

"Perpres ini akan mengatur seluruh penyebab tanah musnah, tidak hanya tanah tenggelam yang bersifat kasuistis, target kita awal Juli untuk Perpres ini sudah terbit," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Wahyu Utomo, dikutip dari keterangannya pada Sabtu (19/6/2021).

Wahyu mengatakan, perekonomian nasional yang terpuruk karena pandemi Covid-19, mendorong pemerintah harus berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Salah Satunya melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta proyek non PSN yang bersifat untuk kepentingan umum guna meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam percepatan pelaksanaan Proyek PSN maupun non-PSN yang bersifat untuk kepentingan umum tersebut, terdapat kendala dimana tanah atau lahan yang menjadi lokasi pembangunan masuk ke dalam kategori tanah berpotensi musnah. Tanah berpotensi musnah bisa terjadi karena bencana alam.

Salah satu contohnya terkait pembangunan PSN adalah tanah atau lahan yang tergenang air laut karena abrasi dan penurunan tanah (land subsidence) yang terjadi di wilayah pantura Semarang.

Kehadiran Perpres Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Musnah untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menyelesaikan kendala semacam itu.

"Pemerintah menyadari bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, terutama dalam permasalahan penyediaan lahan untuk pengembangan proyek yanh bersifaf untuk kepentingan umum. Sehingga diperlukan percepatan penyediaan regulasi dalam mengatur hal bersifat vital tanpa merugikan berbagai pihak, " jelas Wahyu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk terus menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun pandemi Corona masih berlangsung.

2 dari 3 halaman

Bakal Serap 4 Juta Tenaga Kerja, Ridwan Kamil Usul Rebana Metropolitan jadi PSN

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan program Rebana Metropolitan menjadi proyek strategis nasional kepada Kementerian PPN atau Bappenas RI

Menurut Ridwan Kamil, proyek Rebana Metropolitan sebagai sebuah konsep futuristik pendorong terbesar ketiga pertumbuhan ekonomi nasional. Alasannya, Rebana Metropolitan berpotensi menopang laju pertumbuhan ekonomi Jabar hingga 7,13 persen, dengan penyerapan tenaga kerja 4,39 juta orang dan proyeksi investasi 7,77 persen pada 2030.

“Ini akan membantu (ekonomi) nasional. Sehingga saya berharap tim dari Bappenas menjadi quality control dalam pengembangan kawasan strategis Rebana ini,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya ditulis Bandung, Kamis, 25 Februari 2021.

Ridwan Kamil mengatakan, nantinya mesin pertumbuhan Rebana Metropolitan akan berada di kawasan Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati (BIJB) di Majalengka, dan Cirebon. Jika Rebana Metropolitan didukung Pusat, Ridwan Kamil optimistis Jawa Barat dapat menyumbang satu persen pertumbuhan nasional.

Targetannya apabila digarap secara bersama, Ridwan Kamil memperkirakan akan menghasilkan peningkatan persentase di 13 wilayah strategis nasional Cirebon, Patimban dan Rebana.

“Selain Rebana Metropolitan, pengembangan Jabar selatan terutama pembangunan infrastruktur sebagai stimulus pertumbuhan dan menghilangkan ketimpangan ekonomi,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengaku wilayah Jawa Barat bagian selatan sudah mendapat perhatian dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Karenanya perlu ada intervensi infrastruktur dari Pusat agar tidak melulu menjadi kawasan terbelakang.

Program yang sedang dikebut Pemerintah Jawa Barat ini, bertujuan untuk mengatasi semua masalah di wilayah selatan adalah pengembangan wilayah Jabar tengah.

“Oleh karena itu kami mohon pengembangan jalur tengah, pembangunan pelabuhan pariwisata dan food estate, mohon itu dijadikan prioritas,” ucap Ridwan Kamil.

3 dari 3 halaman

Bandung Metropolitan

Selain kawasan utara, selatan, dan tengah, Ridwan Kamil juga meminta pemerintah pusat memperhatikan kawasan Bandung Metropolitan, terutama pemulihan DAS Citarum dan bus rapid transit (BRT).

Selama musim hujan yang telah berjalan beberapa bulan ungkap Ridwan Kamil, kawasan Bandung Raya relatif masih aman dari ancaman banjir besar.

“Ini menandakan kerja kita semua ini ada hasilnya. Apabila sampai kemarau Bandung Raya tidak banjir (besar), artinya apa yang telah didesain oleh Bappenas bersama kami semua membuahkan hasil yang signifikan dalam penanganan DAS Citarum,” sebut Ridwan Kamil.

Selain itu, kawasan Bogor – Depok – Bekasi – Puncak – Cianjur tidak luput dari perhatian. Ridwan Kamil juga meminta perhatian serupa untuk kawasan penyangga ibu kota negara terutama dalam infrastruktur pengendali banjir, sampah, dan konservasi lingkungan.

Khusus kawasan ini, Ridwan Kamil beranggapan perlu ada koordinasi yang kuat antara Pemerintah Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

“Karena Bodebekpunjur ini harus sinkron dengan Pemda DKI Jakarta. Sehingga masalah banjir Jakarta, yang di hulu kita selesaikan oleh program-program infrastruktur air. Yang urgent di Jabodetabekpunjur, plus terkait pengolahan sampah,” tutur Ridwan Kamil. (Arie Nugraha)