Sukses

APPBI: 162 Ribu Karyawan Mal di Jakarta Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Sekira 162 ribu orang yang merupakan karyawan di lingkungan pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta sudah mendapatkan vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat, mengatakan sekira 162 ribu orang yang merupakan karyawan di lingkungan pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Ini merupakan bentuk dukungan pelaku usaha untuk membentuk herd immunity.

"Semua mal di DKI sudah selesai divaksin. Semua karyawan sudah disuntik, termasuk karyawan mal, tenant, outsourcing, security hingga tukang kebun sudah semua. Jadi setidaknya sudah ada daya tahan tubuh," kata Ellen saat dihubungi Liputan6.com pada Minggu (20/6/2021).

Seiring dengan vaksinasi Covid-19, Ellen berharap kondisi pusat perbelanjaan bisa kembali pulih. Trafik mal sendiri sampai hari ini, katanya, rata-rata baru 44 persen.

Melihat kondisi kasus Covid-19 yang kembali melonjak, Ellen mengatakan pemerintah harus lebih tajam menganalisa sumber-sumber klaster Covid-19. Jangan sampai mal kembali ditutup atau mengalami pembatasan seperti yang diberlakukan sebelumnya.

Ellen mengungkapkan, meski para karyawan mal di DKI Jakarta sudah divaksin, tapi semuanya masih tetap menerapkan protokol kesehatan.

Alih-alih selalu menyasar mal, katanya, pemerintah seharusnya juga lebih jeli melihat kondisi pasar tradisional dengan pengunjung yang masih ramai.

"Jadi kalau untuk mal, menurut kami ini juga jalannya sudah pelan, trafiknya juga belum sampai 50 persen. Kemudian area kami juga luas, sehingga kalau untuk prokes kami tidak ada kekhawatiran," tutur Ellen.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Penutupan Mal

Penutupan atau pembatasan mal seperti sebelumnya, menurut Ellen, juga akan membuat perekonomian semakin tertekan. Pusat-pusat perbelanjaan disebut sudah berjuang keras untuk bisa mencapai kondisi seperti saat ini.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah untuk tidak selalu membidik mal terkait pembatasan mobilitas masyarakat. Pemerintah dinilai bisa memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, untuk melihat sampai ke RT terkait warga yang positif Covid-19 agar kemudian bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik.

"Jadi mestinya sekarang harus lebih tajam menganalisa sumber-sumber klaster Covid-19, jangan asal hajar," ungkapnya.