Bappenas: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Didukung Riset dan Inovasi

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19 — Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Fokus pemerintah untuk tahun depan yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Dalam penyusunan RKP 2022, Pemerintah Indonesia pun menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi, saat ini mengutamakan pendekatan knowledge-based economy dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya tercermin dalam proses penyusunan RKP 2022.

Bappenas sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan nasional menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerintah telah menggunakan pendekatan teknokratis yang didukung oleh riset dan inovasi sebagai tumpuan utama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kemen PPN/Bappenas, Parulian Silalahi mengatakan, proses perencanaan tersebut menghasilkan Major Project (MP) yang tertuang dalam RKP 2022.

"Terdapat 45 MP, dengan penekanan pada 13 MP prioritas, yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Major Project di Wilayah Papua, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan, (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3," kata Parulian saat dihubungi di Jakarta.

Mengutip laman facebook Bappenas, Bappenas telah melakukan terobosan penting, yaitu memperkenalkan Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri sebagai penguatan trilateral meeting dan menjalankan fungsi clearing house pembangunan nasional. Dipimpin oleh kepala Bappenas, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan program dan dukungan penganggaran pembangunan di 2022.

Tantangan nasional akan datang silih berganti. Ke depannya, perencanaan strategi pembangunan yang mutakhir harus bersandar pada pengetahuan dan inovasi agar mampu mengelola pembangunan ekonomi dan sosial yang merata, berkelanjutan, dan produktif. Pemanfaatan pengetahuan dan inovasi harus didukung dengan keterlibatan multi aktor agar visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi inklusif berbasis pengetahuan dapat tercapai.

Reporter : Idris Rusadi Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa, mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) akan masuk menjadi daerah istimewa. Nantinya, secara pengawasan akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

2 dari 2 halaman

Tok, DPR Setujui Pagu Indikatif Bappenas 2022 Rp 1,37 Triliun

Keynote Speaker selanjutnya dalam web seminar ini adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Istimewa)

Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1,37 triliun di 2022. Di mana anggaran tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk program perencanaan pembangunan nasional Rp746 miliar dan program dukungan manajemen Rp629 miliar.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1,37 triliun," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, dalam rapat kerja bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6).

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengusulkan, pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1,37 triliun di 2022. Angka ini turun tipis dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp1,39 triliun.

"Pagu indikatif 2022 senilai Rp1,37 triliun," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Dia merincikan dari anggaran sebesar Rp1,37 triliun tersebut sebanyak 54,3 persen atau Rp746 miliar diberikan untuk program perencanaan pembangunan nasioanal. Sementara sisanya 45,7 persen diarahkan dalam program dukungan manajemen atau senilai Rp629,29 miliar.

Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Riset
Inovasi
pemulihan ekonomi