Pengenaaan PPN untuk Sembako Premium Dinilai Tak Pas, Mengapa?

FOTO: Sembako Bakal Kena Pajak — Pedagang menimbang telur di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta kebijakan terkait reformasi perpajakan harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam oleh pemerintah.

Khususnya terkait rencana perluasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako, pendidikan, hingga layanan kesehatan karena berpotensi merugikan masyarakat.

"Kurang tepat kalau instrumen untuk memajaki sembako premium, dan lainnya lewat PPN karena pengawasan relatif sulit," terangnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (26/6).

Sebaiknya, kata Bhima, pemerintah menggunakan bea masuk untuk meningkatkan tarif atas produk pangan impor. Selain itu, PPN sembako juga berisiko mendorong inflasi pangan secara umum.

"Padahal, inflasi yang tinggi disaat daya beli sedang tahap pemulihan akan kontraproduktif," tuturnya.

Kendati begitu, dia mengakui jika kebijakan terkait reformasi perpajakan yang tengah digaungkan oleh pemerintah ada yang perlu didukung. Seperti kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu yang memiliki pendapatan di atas Rp 5 miliar sebesar 35 persen.

"Artinya prinsip keadilan mengejar wajib pajak kakap harus menjadi prioritas," sebutnya.

Kemudian, Bhima juga memberikan lampu hijau terkait rencana pengenaan pajak karbon. Menyusul adanya dua keuntungan yang bakal diperoleh negara yakni terkait penambahan penerimaan pajak sekaligus mengurangi emisi karbon di sektor atau barang yang berisiko bagi lingkungan hidup.

"Sehingga, Indonesia bisa jadi salah satu negara berkembang yang mengadopsi pajak karbon lebih cepat," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KU...

2 dari 2 halaman

Penjelasan Kementerian Keuangan

Seperti diketahui, Rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako semakin menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan memperpanjang diskon 100 persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor menegaskan, kedua hal tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kebijakan pemerintah ini bukan persoalan kaya dan miskin.

Neilmaldrin menjelaskan bahwa PPnBM merupakan bentuk dukungan pemerintah agar sektor otomotif tidak kolaps, sehingga ujungnya akan berdampak pada masyarakat yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau ini dibiarkan kolaps, ini juga akan kembali ke masyarakat luas dan pengusaha itu sendiri juga. Jadi sama sekali bukan masalah kaya miskin, atau bukan kelas atas bawah. Yang diberikan ini adalah fokus pemulihan ekonomi yang kita perhitungkan secara hati-hati," jelas Neilmaldrin dalam media briefing pada Senin (14/6).

PPN Sembako
Bisnis
PPN Sembako adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada barang-barang kebutuhan pokok atau sembako.
Lihat Selengkapnya
PPN Sembako
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
sembako
Produk
Sembako adalah singkatan dari sembilan bahan pokok.
Lihat Selengkapnya
sembako
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Sembako Kena Pajak
Sembako Kena PPN
Sembako Bakal Kena PPN
Perpajakan
PPh