Sukses

Misi Jokowi Jadikan Indonesia Penguasa Ekonomi Digital ASEAN di 2025

Jokowi ingin Indonesia harus mampu mengembangkan spirit smart digital-preneur untuk mendorong percepatan ekonomi digital.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia diproyeksi memiliki ekonomi digital senilai USD 124 miliar atau setara dengan 40 persen nilai ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mencapai target yang tinggi ini, Indonesia harus mampu mengembangkan spirit smart digital-preneur untuk mendorong percepatan ekonomi digital.

"Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia saat ini baru 4 persen, ini artinya kita harus berlari lebih cepat, sehingga tahun 2025 kita bisa menguasai 40 persen dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara," kata Jokowi dalam peluncuran TADEX, Selasa (29/6/2021).

Adapun di tahun 2030, ekonomi digital Indonesia ditargetkan dapat berkontribusi sebesar 18 persen dari PDB Indonesia. Jokowi menilai, langkah-langkah penciptaan solusi digital yang inovatif dapat mendorong Indonesia mencapai target secara on track.

Jokowi turut mengapresiasi peluncuran TADEX atau Tanah Air Digital Exchange sebagai platform premium publisher programmatic ads untuk mendorong ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

TADEX sendiri nantinya akan menghubungkan advertiser dengan publisher terpercaya untuk menargetkan iklan kepada konsumen secara lebih luas dan tepat sasaran.

"Karya anak bangsa ini harus kita dukung dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong ekosistem digital yang inklusif, membangun periklanan digital yang inovatif dan transparan dengan tetap mengedepankan kualitas penyampaian pesan ke publik," tandas Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Bank Dunia Bakal Bantu Indonesia Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital

Indonesia akan bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mengembangkan ekonomi digital. Ini mengingat potensi ekonomi digital nasional.

Nilai ekonomi digital Indonesia telah meningkat 11 persen ke USD 44 miliar pada 2020 dari USD 40 miliar pada 2019. Ini diproyeksikan akan mencapai USD 124 miliar pada 2025.

“Potensi digitalisasi ekonomi di Indonesia cukup besar. Banyak orang Indonesia yang memiliki minimal dua smartphone, khususnya generasi muda. Mereka menggunakan itu untuk belajar, belanja, dan sebagainya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya pada Kamis (24/6/2021).

Menko Airlangga menggelar pertemuan secara virtual dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and the Pacific (EAP), Victoria Kwakwa, pada Rabu, 23 Juni 2021. Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah tentang digitalisasi.

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki sejumlah potensi kolaborasi dengan Bank Dunia. Antara lain dengan program dan pelatihan literasi digital untuk menambah keahlian digital, khususnya untuk meningkatkan adopsi teknologi digital untuk UMKM.

Kemudian saling berbagi informasi tentang best practices dalam menciptakan talenta digital dengan negara-negara anggota Bank Dunia lainnya.

Potensi kerja sama lain juga dalam bentuk asistensi teknis untuk membangun kerangka kebijakan yang bagus, dalam rangka menguatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, serta program capacity building untuk mendukung program talenta digital yang sudah ada di Indonesia.

Kemudian, dibahas juga tentang Indonesia Financial Sector Strengthening Program (IFSSP) Phase III, yang terdiri atas tiga pilar, yakni stabilitas keuangan, inklusi keuangan, dan respon pertama yang fleksibel.

Program ini untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengembangan sektor keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif.

Victoria Kwakwa mengatakan, pihaknya menghargai kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Secara khusus, ia mengapresiasi posisi Indonesia yang sedang berada pada tranformasi ekonomi untuk mencapai pendapatan tinggi dan menjadi masyarakat maju.

“Kami mendukung semua program transformasi (yang sedang digulirkan) Indonesia, dan dengan pengalaman kami akan dapat membantu mempercepat implementasi program-program tersebut. Kami akan dapat berbagi pengalaman (yang sudah dilakukan) dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Tiongkok,” ungkap Victoria.