Gorontalo Gandeng E-Commerce dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Wisata Gorontalo — Tanjung Keramat di ujung Kota Gorontalo, bisa menjadi pilihan yang tepat yang menawarkan keindahan alam saat matahari terbenam ataupun suasana pagi hari. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Gorontalo siap berkolaborasi dengan mbizmarket dalam memanfaatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) untuk pengadaan barang dan jasa melalui program yang diberi nama Pasar Online Gorontalo Lipu’u (Potali).

Pemanfaatan platform e-commerce ini merupakan upaya digitalisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Kami, mbizmarket sebagai mitra Bela Pengadaan, bangga terpilih sebagai marketplace yang mendukung program POTALI. Kami berharap dukungan kami dapat memberikan solusi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo," kata CEO PT Brilliant E-commerce Berjaya Rizal Paramarta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

"Mbizmarket juga siap membantu pertumbuhan UMKM di Gorontalo dengan membuka jaringan pasar dan akses menjadi penyedia bagi kebutuhan belanja barang/ jasa untuk menjangkau prospek pembeli yang lebih luas, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta secara nasional. Kami juga siap membantu dan memberikan akses bagi UMKM di Gorontalo untuk memperoleh permodalan, yakni melalui fitur layanan pinjaman yang ada di platform Mbizmarket. Semoga dukungan mbizmarket melalui Bela Pengadaan bisa membangkitkan kembali geliat ekonomi di Gorontalo," jelas dia.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan, diberlakukannya Perpres 12/2021 penting untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang/jasa, menurunkan permasalahan korupsi dalam tender pengadaan pemerintah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran.

Diharapkan dengan diterapkan Perpres ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender PBJ dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi.

"Dalam rangka mendorong UMKM dan koperasi untuk go digital serta melibatkan mereka pada pengadaan pemerintah, maka Pemerintah Gorontalo memanfaatkan mbizmarket yang merupakan mitra program Bela Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP RI untuk proses pengadaan barang dan jasa langsung kebutuhan pemerintah," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem pengadaan dan peningkatan transparansi semata.

2 dari 2 halaman

Dukung UMKM Go Digital

Pemerintah Provinsi Gorontalo siap berkolaborasi dengan mbizmarket.

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menyatakan, melalui program Bela Pengadaan, yaitu program untuk mendukung UMKM Go Digital, pelaku usaha UMKM dipermudah untuk untuk dapat menjadi merchant di marketplace, dan barang/ jasanya dapat dibeli oleh pemerintah.

"Pemilik usaha UMKM artinya dapat bersaing di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJB), dan diharapkan transaksi dapat berjalan secara transparan," ungkap dia.

Program Bela Pengadaan ini diinisiasi di tahun 2020, dengan harapan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dapat segera ditolong dengan dilakukannya intervensi. UMKM merupakan sektor yang harus dapat bertahan untuk penyelamatan ekonomi nasional

Mbizmarket telah terdaftar dan resmi sejak awal 2021 menjadi mitra program Bela Pengadaan, program yang dibesut oleh LKPP. Bela Pengadaan merupakan program yang diinisasi dan dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertujuan untuk memudahkan belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK).

Melalui kolaborasi Bela Pengadaan dan marketplace, diharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mbizmarket kini telah dipercaya dan dimanfaatkan oleh 9 pemerintah provinsi di tanah air sejak awal 2020, mulai dari provinsi Jawa Barat, lalu dilanjutkan Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Banten, dan kini provinsi Gorontalo.