Draft PPKM Mikro Darurat: Sektor Transportasi Masih Beroperasi 100 Persen

Pemprov DKI Targetkan 312 Bus Sedang Gabung Jak Lingko — Angkutan Metromini menunggu penumpang di Terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/4). Sebanyak 312 bus sedang yang akan bekerja sama dengan Jak Lingko didapat dari empat operator yaitu Metromini, Kopaja, Kopami, dan Koantas Bima. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 2 hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Tujuannya untuk mengendalikan Peningkatan Kasus Covid-19, dengan melakukan di-update setiap 2 minggu sesuai dengan Instruksi MenDagri Nomor 14 tahun 2021.

Dalam dokumen hasil Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Darurat, yang dikutip oleh Liputan6.com, Rabu (30/6/2021).

Terdapat 11 kegiatan atau aktivitas masyarakat yang dibatasi dalam draft PPPKM Darurat, namun untuk sektor transportasi masih diperbolehkan beroperasi.

Untuk kendaraan umum, Angkutan massal, Taksi (konvensional dan Online), Ojek (Online dan pangkalan), Kendaraan sewa dapat beroperasi.

Namun dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional yang disesuaikan masing-masing Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Pelonggaran untuk sektor transportasi dilakukan untuk mendukung kegiatan lainnya seperti kegiatan sektor esensial, dan kegiatan perkantoran untuk kebutuhan berangkat kerja WFO ke kantor.

Kegiatan Sektor Esensial seperti kegiatan di sektor industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, dan tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mal.

Dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pngetatan mobilitas warga DKI dalam PPKM Mikro terus dilakukan petugas untuk menekan angka penyebaran Covid-19. 5 kafe serta beberapa warga mendapat sanksi sosial karena melanggar ketentuan PPKM.

2 dari 2 halaman

Kegiatan Perkantoran

FOTO: Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja Swasta — Aktivitas pekerja pada saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Kamar Dagang dan Industri bersama pemerintah telah resmi memulai program Vaksinasi Gotong Royong untuk para pekerja swasta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kemudian untuk kegiatan perkantoran atau tempat kerja di zona merah dan oranye work from home 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. Untuk kab/kota zona lainnya kapasitas WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Tentunya, pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat; pengaturan waktu kerja secara bergantian; pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari K/L atau masing-masing Pemda.

Namun berbeda dengan kegiatan di Area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya) Kab/Kota Zona Merah dan Zona Oranye harus ditutup sementara sampai dinyatakan aman.

Sementara untuk Kab/Kota Zona Lainnya, diizinkan dibuka paling banyak 25 persen kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
PPKM Mikro
Agenda
PPKM Mikro adalah sebuah peraturan yang diberlakukan sejak adanya pandemi Covid-19.
Lihat Selengkapnya
PPKM Mikro
PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
WFH
Agenda
WFH adalah singkatan dari Work From Home.
Lihat Selengkapnya
WFH
WFO
Agenda
WFO adalah kependekan dari Work From Office.
Lihat Selengkapnya
WFO
ppkm mikro darurat
transportasi
Mal