Daftar Insentif dan Bansos Tunai Pemerintah Selama PPKM Darurat

Selain itu, pemerintah bakal mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin/tak mampu yang rentan di desa dengan besaran Rp 300 ribu per kelompok per bulan.

Menurut perhitungan Sri Mulyani, jumlah penerima BLT Desa mencapai 8 juta kelompok dengan anggaran Rp 28,8 triliun. Hingga 1 Juli 2021, penhaluran dana desa baru mencapai Rp 27,42 triliun, atau sekitar 38,1 persen.

Guna mengakselerasi penyaluran BLT Desa, Kemenkeu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemerintah akan memberikan relaksasi bagi penerima BLT, yakni penetapan KPM melalui review penduduk miskin di desa menurut data kelompok penerima manfaat 2020.

PKH dan Kartu Sembako

Kemudian, pemerintah juga bakal mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Hingga akhir kuartal II 2021, realisasi kedua program ini belum berjalan mulus.

Alokasi penyaluran PKH pada 2021 Rp 28,31 triliun, sementara yang yang sudah direalisasikan baru Rp 13,96 triliun untuk 9,9 juta KPM (dari target 10 juta KPM).

Sedangkan untuk program Kartu Sembako, dari total alokasi Rp 42,37 triliun, yang sudah terealisasikan baru Rp 17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM (dari target 18,8 juta KPM).

Sri Mulyani juga berencana menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) bagi UMKM. Dia menyasar 3 juta UMKM penerima baru bansos senilai Rp 1,2 juta. Penyaluran ini akan diberikan sejak diberlakukannya PPKM darurat per 3 Juli 2021 besok.

"Seperti diketahui untuk BPUM ini bantuan produktif alokasinya adalah Rp 15,36 triliun. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro dimana mereka mendapatkan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, sepanjang kuartal I-II 2021 kemarin, BPUM sudah disalurkan untuk sekitar 9,8 juta UMKM sebesar Rp 11,76 triliun.

"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggaran nya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan. Sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," ungkapnya.

Secara proyeksi, pemerintah menyiapkan Rp 15,36 triliun BPUM untuk diberikan kepada 12,8 juta UMKM. Dengan demikian, masih ada sisa 3 juta UMKM yang belum menerima bansos tersebut hingga akhir 2021.

"Jadi sekarang kita sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMkm dengan bantuan Rp 1,2 juta per perusahaan. Ini yang bisa dimulai dan diakeselrasi pada bulan Juli hingga September nanti," ungkap Sri Mulyani.

Kartu Prakerja

Program bansos terakhir yang akan diperpanjang penyalurannya yakni Kartu Prakerja. Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah siap menyalurkan bantuan program Kartu Prakerja sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat pada 3 Juli 2021.

Hingga satu semester atau 30 Juni 2021, Sri Mulyani mengatakan, realisasi Kartu Prakerja sudah menyentuh 2,8 juta peserta dengan total dana yang dicairkan mencapai Rp 10 triliun.

"Semester II dan juga berkaitan dengan PPKM darurat, kita berharap akan bisa tersalurkan Rp 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," ujar Sri Mulyani.

Dia memaparkan, peserta nantinya akan mendapatkan sejumlah manfaat dari program Kartu Prakerja. Seperti manfaat pelatihan sebesar Rp 1 juta, uang cash Rp 600 ribu yang dicairkan untuk empat bulan, dan juga insentif survei sebesar Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.

"Jadi total manfaat setiap peserta adalah Rp 3,55 juta dalam berbagai bentuk pelatihan yang nilainya Rp 1 juta, uang cash Rp 2,4 juta, dan untuk mengisi survei Rp 150 ribu," ungkapnya.

Sri Mulyani menyatakan, perpanjangan program Kartu Prakerja ini merupakan bentuk dukungan APBN dalam merespon kondisi Covid-19 di kala pemberlakuan PPKM darurat.

"Terutama dalam mengakselerasi, sehingga dana APBN itu betul-betul bisa tersalur pada tepat waktu dan tepat target. Ini yang terus kita berkoordinasi dengan para menteri terkait, tentu juga dengan daerah," tukas Sri Mulyani.