Ada Banpres BPUM Rp 1,2 Juta untuk UMKM, Simak Syarat dan Link untuk Cek

BPUM UMKM atau bantuan produktif untuk usaha kecil akan kembali digelontorkan pemerintah sebagai kompensasi pelaksanaan PPKM Darurat. Bantuan BPUM  akan menyasar 3 juta UMKM penerima baru bantuan sosial (bansos) senilai Rp 1,2 juta dalam 3 bulan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran ini akan diberikan seiring pemberlakuan PPKM darurat mulai 3 Juli 2021.

"Jadi sekarang kita sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMKM dengan bantuan Rp 1,2 juta per perusahaan. Ini yang bisa dimulai dan diakselarasi pada bulan Juli hingga September nanti," jelas Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Jumat (2/7/2021).

Dia menuturkan, alokasi anggaran BPUM mencapai Rp 15,36 triliun. "Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro di mana mereka mendapatkan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash," jelas dia.

Insentif BPUM sudah disalurkan kepada 9,8 juta UMKM sebesar Rp 11,76 triliun, sepanjang kuartal I-II 2021.

"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan. Sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," ungkapnya.

Pemerintah kemudian menyiapkan Rp 15,36 triliun BPUM untuk diberikan kepada 12,8 juta UMKM. Dengan demikian, masih ada sisa 3 juta UMKM yang belum menerima bansos tersebut hingga akhir 2021.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Eddy Satriya mengatakan, pemerintah akan menyalurkan BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 1,2 juta kepada 3 juta penerima. Namun, prosesnya berpotensi terhambat karena adanya lonjakan kasus positif Covid-19 dan pengetatan PPKM mikro.

"Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa pembatasan PPKM ini intinya memang menjaga jarak, mengurangi kerumunan, pada dasarnya yang tentu saja berpotensi dalam kelancaran penyaluran bantuan baik proses pendataan dan juga proses pencairannya," ujarnya, Rabu (30/6).

Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah terutama di beberapa kota seperti Kudus, Semarang, Demak, Jepara dan lain sebagainya membuat penyaluran BLT UMKM tersendat. kemenkopUKM langsung melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder.

"Itu kita langsung berkoordinasi dengan dinas setempat dan di-hold (tahan) dulu seminggu, kemudian juga perbankan melakukan perubahan aturan tadinya misalkan 1 bank itu sehari (kapasitas) 200 atau 150 sekarang cukup 50 saja," kata Eddy.

Meski demikian, sejak bulan lalu pihaknya sudah mulai meminta dinas di daerah untuk menyetor data calon penerima BLT UMKM. Hingga kini sudah diperoleh data 2,5 juta dari 3 juta yang ditargetkan.

"Kalau nanti setelah kita cleansing datanya, padupadankan, paling tidak dapat 1 juta, kita tinggal sampai September nanti 2 juta, dan mudah-mudahan ini bisa kita atur jaraknya total data masuk dan penyalurannya masih bisa manageable (diatur)," kata Eddy.

Eddy menjelaskan, secara bertahap pihaknya sudah menyiapkan BLT UMKM bagi 3 juta penerima sejak kuartal II. Dengan demikian, pada kuartal III ini tidak terlalu besar hambatannya.

"Memang nanti ke depan yang tambahan 2 juta lagi kita berharap dengan pelaksanaan PPKM ini bisa mengurangi dampak COVID sehingga proses penyaluran dana BPUM bisa sesuai dengan harapan kita," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com