Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog menyiapkan beras sebanyak 200 ribu ton untuk tambahan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
"Bulog siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan beras untuk bantuan sosial kepada 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta Program Keluarga Harapan, masing-masing nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kg," kata Dirut Bulog Budi Waseso di Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (7/7/2021) kemarin telah menggelar rapat internal, yang secara khusus membahas tentang mekanisme pengaturan cadangan beras pemerintah.
Advertisement
Buwas menyampaikan, bansos beras dicairkan seiring PPKM Darurat Jawa-Bali selama periode 3-20 Juli 2021.
Mantan Kabareskim ini menegaskan, Bulog berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan untuk program ini adalah yang terbaik.
Terlebih mengingat stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton yang tersebar di gudang-gudang seluruh Indonesia dalam kondisi bagus.
"Dengan adanya tambahan bansos Beras ini maka tidak hanya masyarakat penerima bansos saja yang merasakan manfaatnya, namun juga para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19. Karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli saat panen raya sesuai amanah dari Inpres No.5 Tahun 2015," jelasnya.
Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya segera mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia.
"Penerima BST dan PKH akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pihak Bulog," ujar Risma.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Hore! Penerima Bansos Bakal Dapat Tambahan Beras
Pemerintah akan kembali memberikan tambahan bantuan berupa beras bagi para penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat di tengah kondisi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Tadi pagi juga diputuskan oleh Bapak Presiden untuk memberi tambahan beras bagi keluarga-keluarga yang menerima bansos," kata Menteri Keuangann, Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Prosepek Ekonomi Indonesia Pasca Stimulus, Relaksasi dan Vaksinasi, Rabu (7/7).
Bantuan beras ini juga dimaksudkan untuk bisa menyerap beras dari petani yang saat ini sedang memasuki masa panen. Pemerintah berharap upaya ini bisa membantu masyarakat sekaligus para petani dalam kondisi pandemi ini.
"Ini juga sekaligus untuk menyerap gabah petani yang sekarang sedang meningkat panennya sehingga ini bisa menstabilkan harga di petani tapi juga membantu keluarga-keluarga terutama kelompok yang paling vulnarable," ungkapnya.
Bendahara Negara ini menambahkan, tahun ini pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp153,86 triliun. Hingga 30 Juni lalu, realisasi program ini telah mencapai Rp66,43 triliun.
Adapun perlindungan sosial ini diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM, BLT dana desa untuk 5 juta KPM, kartu prakerja untuk 2,82 juta orang, serta bantuan internet untuk 27,67 juta siswa dan tenaga pendidik.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.comÂ
Advertisement