Bansos hingga Diskon Listrik, Sederet Dukungan APBN pada Pelaksanaan PPKM Darurat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat demi menekan laju kenaikan kasus Covid-19  sejak 3 Juli 2021.

Kebijakan ini diakui akan mempengaruhi aktivitas ekonomi, menekan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan.

Sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah program program perlindungan sosial. Menurut Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo, bantuan ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers pada Jumat 2 Juli 2021 lalu, sebagai antisipasi PPKM Darurat.

Program pertama, bentuknya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperpanjang dua bulan. Bantuan ini untuk meringankan masyarakat terdampak PPKM.

Dia menjelaskan, pada BST Januari hingga April realisasi anggaran mencapai Rp 11,9 triliun untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan diberikan setiap bulan sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan.

"Kriteria KPM adalah keluarga miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang terdampak COVID-19. KPM nonprogram sembako dan non-PKH (Program Keluarga Harapan). Kemudian memiliki NIK, KK, dan telepon untuk dihubungi," ujar Yustinus, Jumat (9/7/2021).

Sementara perpanjangan BST dua bulan, lanjutnya, menargetkan 10 juta KPM di 34 Provinsi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 6,1 triliun. Sehingga total alokasi BST mencapai Rp 17,5 triliun.

Yustinus menambahkan, pemerintah juga memperpanjang stimulus tarif listrik dengan skema diskon 50 persen bagi pelanggan 450 VA dan diskon 25 persen bagi pelanggan 900 VA, dari Juli-September. "Perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp7,5 triliun," ujar Yustinus.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Menurut Yustinus, Dana Desa TA 2021 diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di Desa yang terdampak COVID-19.

BLT Desa, diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran Rp300.000/KPM/bulan.

Dia juga menyebut, pemerintah melakukan relaksasi persyaratan sasaran BLT Desa dengan memberikan keleluasan kepada Musyawarah Desa untuk menambah KPM.

Saat ini, Kemenkeu dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyusun proses administratif yang diperlukan. "Proyeksi anggaran Rp 28,8 triliun dengan target penerima 8 juta KPM," katanya.

Masih menurut Yustinus, pemerintah juga melakukan percepatan pencairan PKH dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021. Kartu Sembako harus mencapai target pada APBN 2021, yaitu 18,8 juta penerima.

Untuk PKH, alokasi tahun 2021 sebesar Rp 28,31 triliun, sampai kuartal dua sudah terealisasi Rp 13,96 triliun. Sementara alokasi Kartu Sembako TA 2021 mencapai Rp 42, 37 triliun dengan realisasi sampai Juni Rp 17,75 triliun.

"Langkah saat PPKM Darurat adalah pemenuhan target awal 18,8 juta KPM sertapercepatan penyaluran pada awal Juli 2021," katanya.