Dicecar DPR Soal Vaksinasi Berbayar, Ini Kata Sri Mulyani

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapat kritikan dari para anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal rencana penerapan vaksinasi gotong royong (VGR) individu atau vaksinasi berbayar.

Sri Mulyani mengatakan, semua aspirasi dari anggota Banggar akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun dirinya memastikan dari sisi APBN siap untuk menanggung target kekebalan komunal atau herd immunity yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah menjamin 70 persen herd immunity itu adalah secara gratis dan ada di dalam anggaran APBN," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja tersebut, Senin (12/7).

Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Anggota Banggar Fraksi PKB, Ratna Juwita mengatakan, upaya vaksinasi harus terus dikawal oleh Kementerian Keuangan, jangan sampai ada vaksinasi yang rencananya akan dikomersilkan oleh BUMN Kimia Farma.

"Kami memohon Kementerian Keuangan bisa terus mengawal Kemenkes agar tidak ada isu vaksinasi yang dikomersilkan. Karena kita tahu target 2 juta per hari jauh dari capaian, dan kita hanya bisa 700-800 ribu per hari, itu saja kita belum clear," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut catatan Pusat Pengendalian Penyakit Menular AS (CDC) setiap hari sekitar 1,8 juta warga AS kini divaksinasi melawan COVID-19. Vaksin mestinya memberi kekebalan terhadap suatu penyakit, tapi apa saran dokter mengenai langkah selanjutnya setela...

2 dari 2 halaman

Fokus Percepat

Antusias Warga Ikut Vaksinasi Keliling — Warga disuntik vaksin Covid-19 saat program Vaksinasi Keliling di RPTRA Pulo Besar, Jakarta, Senin (12/7/2021). Pemprov DKI menggelar Vaksinasi Keliling dengan sistem jemput bola untuk mengejar target vaksinasi agar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Banggar Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo. Dia mengatakan pemerintah harus fokus melakukan percepatan vaksinasi. Sebab jika dilihat dari persentase terhadap populasi, Indonesia dibandingkan negara lain masih sangat kecil.

Jika dengan vaksin gratis saja masyarakat enggan vaksin, lantas apa yang membuat pemerintah yakin, dengan vaksin berbayar ini efektif untuk percepatan vaksin dan apa yang menjamin pemerintah kelompok rentan bisa mendapatkan vaksin dengan komersialisasi vaksin.

"Hadirnya vaksin berbayar jauh dari keadilan, disatu sisi begitu menularnya antrian untuk mendapatkan vaksin bagi masyarakat di bawah 40 persen dan disatu sisi ada jalur cepat yang bisa membayar. Kalau bisa negara yang benar-benar menjalankan konstitusinya," ujar Bramantyo.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Vaksinasi
Obat
Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi
Vaksinasi Berbayar
Agenda
Vaksinasi berbayar adalah salah satu layanan vaksinasi berbayar yang diberikan oleh PT Kimia Farma Diagnostika untuk individu.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi Berbayar
vaksinasi covid
Agenda
Vaksinasi Covid-19 adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun dari Covid-19.
Lihat Selengkapnya
vaksinasi covid
Vaksinasi Gotong Royong
Agenda
Vaksinasi Gotong Royong adalah program pemerintah dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi Gotong Royong