Ketua IDI Soal Vaksin Berbayar Individu: Konsepnya Sudah Ada Dari Dulu

Liputan6.com, Jakarta Program vaksinasi berbayar bagian dari vaksinasi gotong royong (VGR) yang dicetuskan pemerintah sempat menuai pro dan kontra.

Awalnya, vaksinasi berbayar ini dimulai pada 12 Juli 2021, yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT Kimia Farma Diagnsotika di 8 klinik di 6 kota Jawa Bali. Namun pemerintah akhirnya menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Daeng M. Faqih memberikan pandangannya.

Dia mengingatkan sejatinya konsep vaksin individu atau mandiri yang dikenal imunisasi sudah ada sejak zaman dahulu. Di mana, pada prosesnya vaksinasi ini terbagi dalam 2 bagian yakni yang gratis diberikan ke masyarakat dan berbayar.

"Vaksinasi atau imunisasi dimulai dulu programnya gratis, jadi sudah dari dulu. Contohnya program gratis pemerintah seperti vaksin bcg, campak adapula polio yang diproduksi Bio Farma," jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Vaksin ini yang kemudian dibeli pemerintah melalui Kementerian kesehatan dan didistribusikan ke puskesmas atau posyandu dan akhirnya diberikan ke masyarakat gratis. Di sisi lain, adapula vaksin program berbayar seperti vaksin flu, hepatitis atau kanker servik.

Itu sebabnya, terkait vaksinasi gotong royong individu atau vaksin mandiri yang disiapkan Kimia Farma, Daeng menilai seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Hal yang terpenting, vaksin gotong royong ini tidak mengambil jatah program vaksin gratis atau menjual vaksin yang diberikan gratis untuk masyarakat.

Dia mengingatkan jika tujuan awal dari vaksinasi adalah memberikan vaksin ke semua masyarakat yang kemudian mempercepat kekebalan komunal (herd immunity) karena prosesnya berlangsung secara simultan.

"Jadi jangan terlalu dibesarkan dan ini upaya memberikan vaksinasi supaya kan kalau vaksin tercipta herd immunity," tegas dia.

Dia menilai justru alangkah baiknya para orang mampu bisa membantu pemerintah dengan membeli vaksin.

Meski dia mengingatkan perlu ada hal yang harus diperhatikan dalam program ini. Pertama, adalah segmentasi pemberian vaksin.

Bila vaksin gratis menyasar para tenaga kesehatan, golongan rentan, lansia, hingga aparat keamanan, maka vaksin berbayar bisa diberikan di luar golongan tersebut. "Misalkan WNA minta mereka bayar, kalau kita ke luar negeri aja dapat vaksin bayar," tegas dia.

Hal lain yang harus diperhatikan pada program vaksinasi berbayar terkait merek vaksin harus dibedakan dari yang gratis. Karena jenis vaksin yang digunakan berbeda, maka vaksin program pemerintah harus tetap terus dilakukan secara massal.

"Ini opsi yang memberikan kesempatan kepada orang yang mampu untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, mempercepat tujuan herd immunity, supaya pengendalian pandemi ini kan cepat," terangnya.

Selain itu, lanjut Daeng, pelaksanaan vaksinasi mandiri bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. "Kalau ini jalan sama-sama dengan baik maka vaksinasi berjalan lebih cepat dan herd immunity bisa tercipta," dia menandaskan.

Saksikan Video Ini