Biar Tak Mubazir, Bandara Kertajati Diusulkan Jadi RS Darurat Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengusulkan agar Pemerintah memberhentikan pembangunan infrastruktur, dan menunda pembangunan ibu kota baru. Tujuannya agar semua dana difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi covid-19.

Selain itu, Agus juga mengusulkan agar Bandara Kertajati yang masih sepi penumpang dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat Covid-19.

“Saya bicara dengan perusahaan BUMN dana CSR tidak usah digunakan dulu, stop pembangunan infrastruktur, stop mikirin pembangunan ibu kota tunda dulu. Tapi gunakan dana untuk pemberesan data, vaksin, testing, tracing. Ini sudah emergency dan secara sosial sudah memanas,” kata Agus kepada Liputan6.com, Rabu (14/7/2021).

Disamping itu, dia juga mengusulkan agar Pemerintah segera membuat rumah sakit darurat jika nanti testing dilakukan dengan benar, maka diprediksi akan terjadi kenaikan kasus covid-19 di atas 50 ribu kasus.

“Kalau testingnya benar maka akan ada kenaikan kasus covid-19 di atas 50 ribu. Saya usulkan segera buat rumah sakit darurat di Bandara Kertajati di Majalaya, karena bandara tersebut tidak terpakai mubazir, jadikanlah rumah sakit sehingga pasien covid-19 di Jabodetabek dan Jawa Barat di situ,” ujarnya.

Menurutnya, Bandara Kertajati dinilai strategis dan memudahkan pengantaran kebutuhan kesehatan dan kebutuhan lainnya. Lantaran tersedia akses untuk pesawat maupun helicopter. Selain itu, bandara Kertajati jauh dari pemukiman sehingga aman.

“Perlu apa-apa helicopter, dan ambulan pengantar bisa (masuk), (Bandara Kertajati) jauh dari pemukiman,” imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan PPKM Darurat akan berlaku di 15 daerah luar Jawa dan Bali.

2 dari 2 halaman

PPKM Darurat

Disisi lain, dia juga menyinggung terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, menurutnya tidak efektif mencegah penyebaran virus covid-19 selama masih ada pergerakan masyarakat.

“Menurut saya tetap tidak efektif, bagaimana mau efektif kalau pergerakan masih tinggi di luar, karena tempat bekerja masih buka. Ketika tempat kerja masih buka bagaimana kita bisa mengurangi pergerakan orang di luar,” kata Agus.

Padahal sebelumnya dia telah memperingatkan Pemerintah untuk melakukan karantina wilayah secara total atau lockdown pada awal pandemi covid-19. Namun, lockdown tidak dilakukan yang akhirnya virus covid-19 semakin menyebar dan tidak selesai hingga kini.

“Saya sudah mengingatkan beratus-ratus kali, kalau lockdown itu pengawasannya mudah, tapi tidak dilakukan. Saya Mazhabnya bukan PPKM melainkan lakukan karantina total tapi itu di awal, sekarang sudah terlanjur dan tambah sulit, karena sudah kelamaan sehingga masyarakat bosen,” pungkasnya.