Terungkap, Ini Alasan Sri Mulyani Ingin Segera Revisi UU Perpajakan

Liputan6.com, Jakarta - Reformasi perpajakan menjadi kunci perbaikan penerimaan negara. Reformasi perpajakan sudah dimulai sejak 1983 dengan mengubah undang-undang perpajakan dari sistem pemungutan pajak yang berdasarkan pada official assesment menjadi system self assesment.

Reformasi perpajakan berlanjut saat ini dengan revisi undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Draf RUU KUP ini telah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

"Pada saat ini kita sedang membahas dengan DPR sebuah upaya reformasi perpajakan tahap selanjutnya. Karena memang dunia terus berubah dan menciptakan kesempatan namun juga mengancam Indonesia apabila kita tidak berubah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Indonesia harus mampu melihat tren perubahan yang terjadi baik dari sisi eksternal maupun internal. Sebab, bangsa Indonesia adalah bangsa yang hidup berdampingan dengan negara lain.

Kebijakan perpajakan, kata Sri Mulyani, bukan hanya disusun berdasarkan perubahan teknologi informasi tetapi juga banyak kondisi lain seperti perubahan iklim yang begitu cepat. Teknologi digital diketahui banyak mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi.

"Perpajakan harus kita desain dan redesain sesuai perubahan. Selain karena perubahan teknologi informasi tetapi juga perubahan iklim yang harus kita respons secara cepat. Teknologi digital mengubah cara berinteraksi. DJP dituntut harus mampu melayani masyarakat tetap akuntabel, profesional dan berintegritas," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: