Ojol Boleh Operasi saat PPKM Darurat di Jakarta, Tapi dengan STRP Terpusat

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu. Hal ini dinilai berimbas kepada pengemudi ojek online (ojol) yang menggantungkan penghasilan mereka melalui pergerakan penumpang.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, saat PPKM darurat saja, pengemudi ojol kehilangan pendapatannya hingga 30 persen.

"Dengan pemberlakuan PPKM darurat saja pendapatan turun 30 persen. Jika diperpanjang mungkin akan semakin turun pendapatannya, estimasi kami bisa sampai 50 persen," ujar Igun melalui sambungan telepon kepada Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Igun mengatakan, saat ini pengemudi ojol bergantung pada pesanan makanan dan barang-barang dari e-commerce. Namun, dengan turun drastisnya pengantaran penumpang, penghasilan mereka tentu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Belum lagi, jika pengemudi ojol harus memiliki Surat Tanda Registrasi Pegawai (STRP) dalam melakukan perjalanan. Jika tidak membawa STRP, petugas penyekatan tidak akan memberi jalan.

"Kita bukan pegawai yang tercantum dalam surat registrasi tanda pegawai. Kita pengemudi ojek online, mitra perusahaan aplikasi. Kita sangat keberatan untuk STRP ini," ujar Igun.

Kendati, jika memang PPKM darurat akan diperpanjang, asosiasi ojol tidak akan menolak selama kebijakan tersebut dapat menekan penyebaran Covid-19, meski pendapatan akan turun.

"Harusnya memang penumpangnya yang punya STRP, bukan pengemudi ojolnya karena pengemudi ojol itu (menjalankan) transportasi, yang termasuk bidang esensial," kata Igun.

"Kami dari asosiasi ojek online, mohon kepada pemerintah untuk mengecualikan ojek online (STRP). Kami menerima kalau PPKM darurat diperpanjang, namun kami menolak keras diberlakukan STRP," tandas Igun.