Pelaku Usaha Pariwisata Kesulitan Bayar Utang Jika Tak Ada Intervensi

Pelonggaran perjalanan wisata nusantara dan mancanegara dengan prokes yang ketat juga bisa menjadi pilihan untuk menggerakkan sektor pariwisata. Namun sekali lagi, hal ini tergantung pada perkembangan risiko COVID-19 di tanah air.

"Sebetulnya beberapa negara sudah syaratkan vaksin, karantina, dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan dengan catatan kita harus selesaikan vaksin,” ia menambahkan.

Tak kalah penting, yaitu menjaga konektivitas antar daerah. Kemudian juga penyelamatan usaha pariwisata dengan kelonggaran restrukturisasi hutang disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha membayar utang.

"Intinya POJK 11/2020 ini tidak selesaikan masalah mendasar karena itu sifatnya hanya memindahkan bunga ke belakang tapi dalam restrukturisasi yang betul-betul harus fit in belum ada,” kata Hariyadi.

"Ini masalah. Karena kalau pemerintah tidak melakukan intervensi, maka banyak perusahaan pariwisata akan dibangkrutkan oleh bank atau krediturnya," ia menambahkan.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah memberikan diskon listrik untuk sektor pariwisata. Namun hal ini dinilai belum secara signifikan meringankan beban usaha pariwisata, sementara tidak ada pemasukan.

"Biaya infrastruktur sayangnya belum ada perkembangan. Kami masih bayar PLN dengan diskon hanya 1,5 persen,” kata dia.

Hariyadi enggan membandingkan insentif yang diterima sektor pariwisata dibandingkan sektor lain seperti manufaktur. Hal itu merujuk pada sumber pendapatan pariwisata yang memang asalnya dari pergerakan masyarakat.

“Kita beda dengan manufaktur. Kalau otomotif bisa diberikan insentif fiskal. Pajak PPnBM dihilangkan, harga turun, orang beli. Kalau pariwisata nggak bisa. karena orangnya harus bergerak,” tandasnya.