Mendag Lutfi Wanti-Wanti Bahaya Predatory Pricing bagi Produk Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya sedang mengerjakan revisi Permendag No 50 Tahun 2020 untuk mengatur ekosistem ekonomi digital agar berpihak kepada usaha lokal.

Ia menekankan aspek predatory pricing yang jadi ancaman persaingan sehingga produk lokal tidak dilirik oleh konsumen.

“Kita akan atur permainan ini agar menjadi adil, sejahtera, dan bermanfaat,” katanya dalam sesi webinar Forum Indonesia Bangkit CIMB Niaga Vol. 2, Kamis (15/7/2021).

Ia mengaku sadar bahwa digitalisasi sektor ekonomi tidak dapat dihindari, dan diperlukan kerja sama antara semua pihak. Kemudian, untuk mewujudkan ekosistem yang adil, perlu dimulai dari menentukan objektif atau target yang diinginkan.

Misalnya, ia menerangkan, pada 2019 ongkos logistik di Indonesia mencapai 26 persen dari GDP Indonesia, dan menurun jadi 23 persen di tahun ini. Kemudian, ia memprediksi akan turun hingga 15-16 persen ketika infrastruktur seperti jalan tol telah selesai dibangun.

“Kondisi kita sekarang berada dalam middle income trap, dan yang jadi kuncinya yakni Infrastruktur dan transformasi teknologi,” katanya.

Perlu Kolaborasi

Lebih lanjut, Mendag mengatakan untuk keluar dari kondisi sekarang dan membangun ekonomi kembali perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak. Infrastruktur misalnya, dikerjakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dibidangnya.

Sementara, untuk transformasi digital melingkupi platform digital perlu dilakukan oleh seluruh pelaku usaha. Pada aspek ini juga, Mendag optimistis mampu lebih unggul dari negara lain seperti Malaysia.

“[Karena] Platform digital akan mendekatkan penjual dan pembeli, dan menghilangkan sekat-sekat yang ada, jadi lebih terbuka,” tegasnya.

Beberapa upaya yang akan dilakukannya adalah dengan memastikan tidak ada predatory pricing dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Caranya, dengan mengatur platform penjualan bisa digunakan oleh sebagian kecil kelompok atau secara bebas.

“Intinya saya ingin ada keadilan, baik [pasar] online atau offline,” katanya.

Poin selanjutnya, ia mengajak pelaku usaha untuk memastikan produk UMKM yang diproduksi adalah barang berkualitas. Tujuannya, agar masuk dalam standar ekspor, sehingga bisa memperluas jangkauan pasar.

“Untuk bisa mencapai level seperti produk lokal ternama, butuh kepercayaan. Setelah kepercayaan terbentuk memang akan ada risiko pemalsuan produk. Oleh karena itu, Kemendag akan melakukan enforcement secara tegas,” tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: