Tak Ada Penambahan Anggaran PEN di 2021

FOTO: Bansos Bahan Makanan untuk Warga Isolasi Mandiri di Bogor — Deretan bansos berupa bahan pangan siap untuk didistribusikan kepada warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jumat (9/7/2021). Bansos berasal dari sumbangan instansi pemerintah dan swasta, pegawai negeri dan perorangan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tidak akan menambah pagu anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang dipatok Rp 699 triliun. Pemerintah hanya akan melakukan refokusing ke program-program yang prioritas.

"(Anggaran PEN) masih dalam pagu yang jumlahnya Rp 699,43 triliun. Hanya pengaturannya prioritas mana yang diberikan sektor kesehatan dan refocusing dulu yang kita akan dahulukan," jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam dialog Bantuan Pemerintah di Masa PPKM Darurat, Kamis (15/7/2021)

Refocusing anggaran progam PEN 2021 tetap sama, yakni menjaga ruang fiskal. Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibatasi.

"Dalam konteks ini Kementerian Keuangan kemarin sudah melakukan realokasi kembali di dalam program-program pemulihan ekonomi nasional. Beberapa program terjadi pergeseran peningkatan dan juga ada penyesuaian dan lain sebagian nya," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah rumah politis sekaligus anggota DPR dari fraksi PDIP. Penggeledahan terkait kasus korupsi bansos covid-19 yang libatkan mantan mensos, Juliari Batubara.

2 dari 2 halaman

Perubahan

Seperti diketahui, dalam anggaran PEN 2021 ada beberapa pos yang ditambah dan dikurangi anggarannya. Namun perubahan tersebut tidak sampai merubah pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp699 triliun.

Misalnya saja tambahan anggaran terjadi kepada tiga pos, yakni perlindungan sosial, kesehatan, dan insentif usaha. Peningkatan ini terjadi karena lonjakan kasus Covid-19 meningkat, dan membuat pemerintah harus bertindak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Untuk anggaran pelindungan sosial saat ini menjadi Rp153,86 triliun dari sebelumnya Rp148,27 triliun. Kemudian untuk sektor kesehatan, yakni dari Rp172,8 triliun meningkat jadi Rp193,9 triliun. Dan insentif usaha saat ini berada di Rp62,83 triliun dari sebelumnya hanya Rp56,7 triliun.

Sementara dua pos lainnya yang berkurang adalah dukungan UMKM dan Korporasi serta program prioritas. Di mana masing-masing hanya mendapatkan anggaran Rp171,7 triliun dan Rp117 triliun. Padahal sebelumnya berada di Rp194,7 triliun dan Rp127,8 triliun.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi berencana akan menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp225,4 triliun. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan Covid-19 dan menambah stimulus bagi program PEN.

“PPKM darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Senin (5/7).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com