Lapindo Kirim Surat ke Kemenkeu, Siap Lunasi Utang?

Wisata Lumpur Lapindo Tarik Minat Turis Mancanegara — Seniman membuatkan patung bagi warga korban kepada pemerintah di wisata lumpur lapindo, Sidoarjo, Senin (30/03/2015). Sudah 9 tahun kawasan ini terendam oleh lumpur, tidak terhitung kerugian yang diderita warga sekitar. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, memberikan informasi terbaru soal proses pelunasan kewajiban yang harus dibayar Lapindo Brantas Inc. Dia mengatakan, Lapindo telah berkirim surat tentang bagaimana melunasi kewajibannya.

"Yang bersangkutan sudah berkirim surat mengenai bagaimana mereka (Lapindo) melunasi kewajibannya. Ini soal nilai," ujar Rionald dalam sesi bincang virtual bersama media, Jumat (16/7/2021).

Rionald menyampaikan, Kemenkeu sudah membalas surat tersebut dan menjawab, nilai yang sudah dibebankan itulah yang seyogyanya jadi tanggung jawab Lapindo untuk melunasi utangnya kepada pemerintah.

"Kalau jumlahnya berapa hektar itu aku enggak inget satu per satu. Karena kalau Lapindo itu isunya bagaimana cara yang bersangkutan melunasi kepada pemerintah. Itu yang mereka pertanyakan pada kita," ungkapnya.

Adapun utang yang dibebankan kepada Lapindo berupa dana talangan penanggulangan lumpur. Utang tersebut telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Daily TopNews hari ini akan menyajikan berita seputar area lumpur Lapindo yang bakal disulap mirip Yellowstone di AS, dan tampilan baru Facebook page membuat jualan online makin asik. Seperti apa berita lengkapnya? Simak dalam video berikut

2 dari 2 halaman

Pinjaman

Sebagai informasi, Lapindo pada Maret 2007 memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar untuk penanggulangan bencana lumpur di Sidoarjo. Namun utang yang ditarik dari pemerintah sebesar Rp 773,8 miliar.

Mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun.

Itu terdiri atas utang pokok senilai Rp 773,38 miliar, denda senilai Rp 981,42 miliar, dan bunga Rp 163,95 miliar.

Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah senilai Rp 5 miliar. Utang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo.

Utang
Bisnis
Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda.
Lihat Selengkapnya
Utang
Lapindo Brantas
Perusahaan
Lapindo Brantas adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Lapindo Brantas
lapindo
Lumpur Lapindo
utang pemerintah