Faisal Basri: Pemerintah Perlu Sungguh-Sungguh Sikapi Keadaan Darurat Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Peneliti INDEF, Media Wahyudi Askar mengatakan pemerintah perlu melihat sektor pekerja informal. Ia menyoroti data yang dimiliki Badan Pusat Statistik tentang standar pengangguran.

Menurutnya, perpindahan pekerja formal ke sektor informal perlu lebih diperhatikan, dan dihitung sebagai pengangguran. Pasalnya, orang-orang yang melakukan perpindahan ini sebagai pihak yang paling terdampak.

“Paling terdampak itu menengah kebawah, jumlah pengangguran ini jauh lebih membengkak dari data yang ada, informalisasi pekerjaan ini ayng perlu diantisipasi,” tuturnya.

Media menambahkan jika ditinjau dari sektor mana yang terdampak secara langsung, jawabannya adalah UMKM dan sektor kecil yang berhadapan langsung dengan konsumen. Terkait risiko, dia menilai bahwa pekerja dan orang yang tinggal di kota yang memiliki risiko tinggi, karena ada penurunan pendapatan bahkan tidak bekerja.

Lebih lanjut ia menyoroti tentang wacana penambahan masa PPKM Darurat yang menurutnya tidak sesederhana yang dibayangkan pemerintah. Ia menyarankan kalau evaluasi pergerakan masyarakat selama PPKM Darurat di breakdown lebih lanjut akan mendapatkan data yang lebih konkret.

PPKM Darurat berdampak pada ekonomi, kendati pada tiap provinsi dan sektor memiliki dampak dan tren yang berbeda. Namun, ia mengatakan itu semua saling berkaitan.

Dari lima sektor yakni retail dan rekreasi, toko dan farmasi, taman, stasiun transportasi, tempat kerja, serta pemukiman ada perolehan yang berbeda di beberapa provinsi. Dalam data yang dibagikan mencakup tujuh provinsi, yakni Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.

“Penurunan aktivitas ekonomi terjadi di semua sektor. Namun demikian skalanya berbeda setiap provinsi, misalnya retail di Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak menrun signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Di Jawa Tengah tempat kerja hanya menurun 0,57 persen selama PPKM Darurat,” tuturnya.