INDEF: Kinerja Sektor Penopang Ekonomi Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Institute Development of Economics and Finance (INDEF) Media Wahyudi Askar menilai sektor esensial yang diharapkan mampu menopang ekonomi masih memilki kinerja yang lemah. Diantaranya adalah sektor di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.

Menurut data yang ditampilkannya, Kemenhub baru menggunakan dana 28 persen dana yang diterimanya dari APBN pada semester I dan 41,2 persen penggunaan di semester II. Sementara Kementan baru menggunakan 25 persen anggaran di semester I dan 42,5 persen anggaran di semester II.

“Kemenhub dan kementan realisasinya kecil untuk membantu masyarakat,” katanya dalam sesi diskusi bertajuk PPKM Darurat, Ekonomi Melambat secara virtual, Jumat (16/7/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan kalau masyarakat tidak bisa bergantung pada skema peningkatan ekonomi yang dikeluarkan oleh birokrasi. Selain dua kementerian yang juta realisasi belanjanya dipandang lambat, realisasi belanja daerah juga dipandang melambat.

“Daerah bingung alokasi belanja kemana aja. [Sektor] perpajakan masih jauh dari harapan. Ini saatnya untuk orang kaya untuk ikut membantu. Kita gak bisa bergantung pada skema birokrasi, artinya semua masyarakat harus membantu dan pemerintah perlu bergerak cepat,” tegasnya.

Lebih lanjut Media juga menyoroti beberapa poin inkonsistensi kebijakan pemerintah yang diterapkan selama PPKM Darurat. Sedikitnya ada delapan poin yang jadi perhatiannya.

Pertama, tentang regulasi PPKM Darurat, ia menilai tidak ada kejelasan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembatasan, sektor apa saja yang dikategorikan sebagai esensial, hingga wilayah mana saja yang perlu dilakukan pengetatan.

Kedua, terkait kebijakan ekonomi, penyerapan angarran yang rendah, inkonsistensi terkait skema penyaluran hingga adanya indikasi uang sengaja ditahan oleh pemerintah daerah. Ketiga, kerap adanya salah paham, kerap terjadi pengambil kebijakan bersilang pendapat soal sektor ekonomi yang bisa dibuka. Misalnya, terkait wacana pembukaan sektor pariwisata pada awal pandemi lalu.

Keempat, terkait data science, terkait siapa yang seharusnya berkomentar soal obat, data Covid-19, dan pola penyebaran varian delta yang dikatakan tidak terkendali. Kelima, vaksinasi yang distribusinya dipandau semrawut, pengambilan keputusan yang cukup lama dan berubah-ubah.

Keenam, terkait target penerima bantuan sosial, bagaimana cara penyaluraannya dan dikoordinasikan oleh otoritas pusat atau daerah. Ketujuh, terkait layanan kesehatan, tentang ketersediaan oksigen yang langka, dan kondisi RS yang overwhelmed.

Terakhir, sektor perpajakan, tentang adanya wacana kenaikan PPN dan capaian pajak orang kaya yang masih rendah.

“Pemerintah perlu lebih tegas dan bergerak cepat,” katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: