PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Mal Minta Tak Dipungut Pajak dan Retribusi

Lebih lanjut Alphonzus menuturkan kendala yang dialami oleh pusat perbelanjaan saat PPKM Darurat diperpanjang. Ada enam poin besar yang menambah beban pusat perbelanjaan ditengah kebijakan perpanjangan PPKM Darurat.

Memasuki tahun 2021, setelah berusaha bertahan sejak awal pandemi, para pelaku usaha tidak lagi memiliki dana cadangan karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya bisa bertahan saja.

Kemudian, kondisi usaha pada tahun 2021 masih defisit.

“Memang benar bahwa kondisi usaha sampai dengan semester I/2021 adalah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Namun Pusat Perbelanjaan masih tetap mengalami defisit dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen saja,” tuturnya.

Pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam karena harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Lalu, Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak/retribusi yang dibebankan oleh pemerintah meskipun diminta untuk tutup ataupun hanya beroperasi secara sangat terbatas.

Misalnya, listrik dan gas, meskipun tidak ada pemakaian sekalipun namun harus tetap membayar tagihan dikarenakan pemerintah memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Kemudian dana lainnya seperti royalti atau retribusi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah tetap mengharuskan untuk membayar penuh meski pemerintah yang meminta untuk tutup. Pajak Reklame, pemerintah tetap mengharuskan untuk membayar penuh meski pemerintah yang meminta untuk tutup.

Dia menerangkan, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja akan terjadi lagi karena penutupan operasional, sehingga diperlukan semakin banyak pekerja yang dirumahkan. Sektor usaha non formal mikro dan kecil semakin terpuruk,

“Di sekitar hampir semua Pusat Perbelanjaan banyak terdapat usaha non formal seperti tempat kos, warung, parkir, ojek dan lainnya yang harus ikut tutup dikarenakan kehilangan pelanggan yaitu para pekerja yang sudah tidak ada lagi akibat Pusat Perbelanjaan tutup,” tuturnya.