Pengusaha Ritel Protes Tak Pernah Dilibatkan soal Kebijakan PPKM

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali membatasi dengan berlakunya PKPM Level 3 dan 4, dan berjanji akan mulai membuka secara bertahap sebagian sektor mulai 26 Juli 2021 mendatang. Kebijakan yang membatasi berbagai sektor usaha seperti toko retail ini disebut-sebut sebagai upaya guna menurunkan tingkat penularan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan tak pernah diajak berdialog dengan pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Padahal, sektor yang ada di lingkup organisasinya tersebut juga termasuk yang terdampak besar oleh pandemi di Indonesia.

“Tidak pernah diajak koordinasi dan komunikasi, ini yang sering kali terjadi, sehingga terjadi yang namanya multi tafsir dan lain-lain,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (22/7/2021).

Misalnya, kata dia, dalam Inmendagri yang segera berlaku, tertulis pasar swalayan yang menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha ritel kelompok tersebut apakah perlu membuka usahanya atau tidak.

“Pengertian pasar swalayan itu termasuk minimarket hingga hypermarket, tapi justru karena ketidak adanya ajakan (kepada) kami, jadi pasar swalayan ini cuma (dimaksudkan bagi) kebutuhan pokok aja, padahal aturannya jelas, ada bahkan di UU Cipta Kerja,” katanya.

Lebih lanjut Roy mengatakan, jika kebijakan dibuat terus tanpa adanya keterlibatan pihak pengusaha ritel, tentu kebijakan tersebut tak akan memihak pengusaha ritel. Adanya dialog dengan pengusaha ritel, katanya, juga sebagai bentuk bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut di samping bantuan-bantuan lainnya yang sebelumnya telah disampaikan seperti aturan bayar pajak hingga retribusi. Ia berharap pemerintah juga melirik sektor ritel modern sebagai hilir yang kini ikut semakin berat memikul beban untuk bertahan.

“Apa artinya kalau sektor hilirnya gak di bantu? Kan yang menjual ke konsumen sektor hilir. Korporasi kalau jatuh dampaknya lebih besar. Yang dibantu memang dibantu yang di bawah. Tapi yang besar juga perlu dibantu,” katanya.

Roy menuturkan dampaknya, jika toko ritel tersebut tidak beroperasi dalam waktu lama, itu akan dipailitkan, lalu investor akan pergi, dan akhirnya ekonomi akan hancur. Selain itu, juga akan berdampak pada sektor bawah seperti toko kelontong dan pedagang kecil dan yang serupa yang tergantung pada sektor ritel.

Tutup, dipailitkan, investor kabur, itu akan terjadi eknomi hancur. Karena memang itu situasi ayng dilihat. Sementara kita harus menjaga kalau sektor bawah tetap terjaga.

“Kemudian ada outsourcing, itu yang gaji nya harian, ada kos-kosan, transportasi online, yang mana mereka bergantung pada sektor ritel, ikut berhenti juga,” kata pengusaha toko ritel tersebut

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: