Temuan BPK: Pengelolaan Izin di KKP Tak Maksimal, Negara Kehilangan PNBP Rp 1 Triliun

Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini cukup menggembirakan karena pada tahun sebelumnya KKP belum mendapat opini WTP.

Anggota IV BPK Haerul Saleh menjelaskan, pada laporan keuangan di 2020, KKP mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan pada 2021, opini yang didapat WTP sehingga menandakan adanya perbaikan pengelolaan keuangan di KKP.

"Opini WTP merupakan pencapaian luar biasa yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran di KKP," katanya dikutip dari Belasting.id, Kamis (4/8/2022).

Haerul mengungkapkan, opini WTP bukan akhir dari upaya KKP dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan berdasarkan aturan perundang-undangan. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan anggaran di KKP.

Salah satunya adalah masih adanya temuan berulang pada beberapa permasalahan. Hasil audit dengan temuan masalah yang berulang perlu menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

Deretan temuan masalah yang berulang antara lain penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan keramba jaring apung offshore. Kemudian temuan masalah pada pengelolaan dana bergulir pada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUPK).

"BPK telah memberikan rekomendasi kepada KKP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sebagian belum selesai ditindaklanjuti, sehingga terus menjadi temuan yang berulang pada pemeriksaan LK KKP tahun 2021," ujarnya.

Selain itu, BPK mengapresiasi upaya KKP dalam melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Sampai dengan semester II 2021 sudah ada 1.391 rekomendasi yang diberikan BPK kepada KKP.

Kementerian rampung melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 1.151 atau setara 82,89 persen dari total rekomendasi. Sedangkan 195 atau 14,02 persen rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan 43 atau 3,09 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti.