Langgar Aturan, OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Mata Elang yang Digunakan Debt Collector

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir aplikasi yang digunakan oleh para tenaga jasa penagih atau debt collector untuk melakukan penarikan objek sitaan dengan melanggar ketentuan yang berlaku.

Permintaan OJK tersebut tertuang dalam surat nomor S-124/MS.3/2021 perihal Permohonan Pemblokiran Terhadap Entitas yang Diduga Melakukan Kegiatan yang Melanggar Ketentuan Atas Nama: Mata Elang.

"Bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan informasi yang menyampaikanbahwa ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh para tenaga jasa penagihatau debt collector untuk melakukan penarikan objek sitaan dengan melanggarketentuan yang berlaku," dikutip dari surat tersebut, Jumat (30/7/2021).

Berdasarkan hasil penelusuran OJK, ada beberapa aplikasi yang digunakan melakukan kegiatan tersebut yang diduga melanggar ketentuan:

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentangPenyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mana:

1) Pasal 2 ayat (1) “Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran”.

2) Pasal 7 ayat (1)

3) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:

- tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4

- telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahaterhadap informasi pendaftaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5

- tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.