Bantuan Uang Kuliah dari Pemerintah Sasar 310 Ribu Mahasiswa

Unjuk Rasa Mahasiswa di Depan Kemendikbud — Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu membakar ban saat unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Mereka menuntut adanya keringanan uang tunggal kuliah (UKT) sebesar 50 persen di tengah pandemi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengucurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada September 2021. jumlah anggaran yang disiapkan Rp 745 miliar. Dalam bantuan ini, mahasiswa akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 2,4 juta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan anggaran Rp745 miliar dan maksimal bantuan uang kuliah Rp 2,4 juta maka akan ada 310.508 mahasiswa yang bisa mendapat bantuan ini.

"Sasarannya adalah 310.508 mahasiswa dengan UKT yang dibayarkan Rp 2,4 juta per mahasiswa untuk 1 semester," kata Sri Mulyani dalam Peresmian Lanjutan Bantuan Kouta Internet dan Bantuan Kuliah Tunggal 2021, Rabu (4/8/2021).

Penyaluran bantuan uang kuliah ini nantinya akan melalui rekening perguruan tinggi. Dengan demikian, pemerintah berharap mahasiswa yang orang tuanya mendapat tekanan ekonomi, mereka tidak harus drop out karena tidak bisa membayar UKT pada semester ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dirjen Perguruan Tinggi Kemendikbud menjelaskan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Pandemi Covid-19. Jika ada kenaikan, kebijakan itu disetujui sebelum pandemi.

2 dari 2 halaman

Cara Dapatkan Bantuan Uang Kuliah

Bagi yang ingin mendapatkan bantuan uang kuliah tunggal, mahasiswa mendaftarkan ke pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi akan mendaftar dan mengajukan penerima bantuan ke ke Kemendikbudristek.

"Kita akan terus bersama degan Pak Menag dan Pak Mendikbudristek untuk terus mendukung agar para siswa dan pengajar tidak terdampak terlalu besar," pungkas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com