Penerapan PPKM Level di Juli-Agustus Diprediksi Kembali Tekan Penyaluran Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan untuk kembali memperpanjang kebijakan relaksasi kredit yang akan berakhir pada Maret 2022.

Sejatinya relaksasi atau restrukturisasi kredit sudah diperpanjang dari awalnya hanya sampai Maret 2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan jika perpanjangan relaksasi kredit  dilakukan karena upaya pemulihan ekonomi nasional terhambat oleh pembatasan mobilitas masyarakat akibat lonjakan angka positif Covid-19.

"OJK melihat adanya pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar Covid-19 sekarang ini bisa menyebabkan upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan Pemerintah terhambat," jelas dia dalam diskusi daring, Minggu (8/8/2021).

Mengacu pada hal di atas, OJK melihat adanya potensi untuk memperpanjang lanjutan restrukturisasi kredit di sektor perbankan, yang selama ini sudah diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan restrukturisasi pembiayaan di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020.

Dikatakan pula perpanjangan beleid ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi perbankan dan dunia usaha bertahan dan melanjutkan usahanya untuk menopang pemulihan perekonomian nasional.

"Keputusan resmi OJK akan dikeluarkan paling lambat akhir Agustus 2021. Saat ini rencana perpanjangan kembali POJK No. 48/2020 masih dalam pengkajian di internal OJK," dia menandaskan.

Adapun bila mengacu data OJK, restrukturisasi perbankan mencapai Rp 791,93 triliun yang diberikan kepada 5,03 juta debitur hingga Juni 2021.

Rinciannya, restrukturisasi tersebut terbagi dari segmen UMKM senilai Rp 290,56 triliun kepada 3,56 juta debitur dan non-UMKM senilai Rp 501,37 triliun kepada 1,48 juta debitur.

Sementara restrukturisasi di perusahaan pembiayaan tercatat senilai Rp 209,8 triliun terhadap 5,15 juta kontrak hingga 26 Juli 2021.