Ribuan PNS Langgar Netralitas saat Pilkada 2020, Ini Datanya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima laporan, ada ribuan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di seluruh Indonesia yang melanggar aturan netralitas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 silam.

Data tersebut disampaikan dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020, yang salah satunya merangkum kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) yang dilakukan BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan dijadikan dasar dalam Indikator Kinerja PNS.

"Seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan," tulis Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020, dikutip Selasa (10/8/2021).

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 1.005 PNS yang dilaporkan melanggar netralitas pada Pilkada Serentak 2020. Sebanyak 727 di antaranya dinyatakan melanggar dan mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kemudian 667 PNS lainnya telah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 60 lainnya belum ditindaklanjuti, namun data kepegawaian PNS bersangkutan telah diblokir.

Pada Juni 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mengumumkan, berdasarkan data KASN sepanjang kampanye Pilkada 2020 lalu, ada 604 PNS yang melanggar aturan netralitas dan direkomendasikan dikenai sanksi oleh kepala daerah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.