Pemerintah dan Masyarakat Berkolaborasi dalam Upaya Mitigasi Bencana

Liputan6.com, Jakarta Kolaborasi baik pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan penanganan dan upaya mitigasi bencana sangat diperlukan.

Ini yang mendasari digelarnya Diklat Penyuluh Mitigasi Bencana Gerakan Tanah oleh PPSDM Geominerba.

Instansi ini ingin mengajak masyarakat jadi bagian dalam upaya mengurangi risiko bencana dan perencanaan tata ruang wilayah.

Diklat khusus masyarakat ini diikuti sebanyak 22 orang yang terpilih dari ratusan pendaftar. Selama empat hari (9-13 Agustus 2021) para peserta dibekali materi seperti Pengenalan Bencana Gerakan Tanah, Mitigasi Bencana Gerakan, dan Teknik Penyuluhan.

Dengan adanya diklat ini diharapkan masyarakat mampu menganalisis aspek geologi lingkungan sehingga mampu merekomendasikan perencanaan tata ruang dan wilayah berbasis geologi.

Mitigasi perlu dilakukan, mengingat Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk.

Akibat tumbukan antara lempeng itu maka terbentuk daerah penunjaman memanjang di sebelah Barat Pulau Sumatera, sebelah Selatan Pulau Jawa hingga ke Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah Utara Kepulauan Maluku, dan sebelah Utara Papua.

Konsekuensi lain dari tumbukan itu maka terbentuk palung samudera, lipatan, punggungan dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunungapi, sebaran sumber gempabumi serta potensi terjadinya gerakan tanah.

Gerakan tanah dapat merusak jalan, pipa atau kabel yang tertanam baik akibat gerakan di bawahnya atau karena penimbunan material hasil longsoran.

Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan penggelembungan (tilting) dan bangunan tidak dapat digunakan lagi.

Itulah sebabnya, mitigasi perlu dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.(*)