Pembangunan PLTS Atap Masif Dikhawatirkan Berdampak Besar ke Sistem Kelistrikan

Liputan6.com, Jakarta Keinginan pemerintah mempercepat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi 23 persen pada 2025 dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap secara masif dikhawatirkan berdampak ke sistem kelistrikan PLN.

Hal ini diungkapkan Guru Besar Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Iwa Garniwa. Dia mengatakan sumber energi dari EBT yang memikul beban kelistrikan di sistem PLN bervariasi. Mulai dari PLTA, PLTP, hingga biomassa. Dari sisi itu bauran energi nasional harus kuat.

"Saya melihatnya begini, kita itu kebiasaan ingin gampang tidak smart. Paling gampang kan beli PV," ungkap Iwa seperti melansir Antara, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Iwa, masuknya PLTS Atap secara masif jangan melupakan keberadaan PLN sebagai aset negara yang harus dijaga.

Saat Photovoltaic (PV) memakai pemikulnya PLN, maka akan ada batasan, baik batasan menyangkut keandalan maupun batasan dari sisi harga.

Di Indonesia itu ada 22 sistem, masing-masing sistem harus ada dibuat grid operasi. Karena itu, menurut Iwa, harus dihitung berapa persen yang intermittent masuk dalam sistem agar memenuhi operasi yang andal, kualitas bagus dan mutu baik.

“Tidak bisa pokoknya EBT sebanyak-banyaknya. Tidak peduli terhadap hal itu barangkali pemutus kebijakan, kok seperti tidak paham situasi,” tegas Iwa saat diskusi bersama media, Jumat (13/8) sore.

Menurut dia, seolah-olah mau sebanyak-banyaknya dan didukung kemudahan dalam membeli panel listrik, namun tidak melihat dampaknya, yakni biaya pokok produksi (BPP) PLN.

Bayangkan jika di suatu komplek perumahan, 50 persen menggunakan rooftop tanpa baterai. Sementara PLN untuk menaruh gardu distribusi menghitung BPP.

“Berapa investasinya dan berapa harapan KWh yang dijual? Lalu 50 persen tadi memakai PLTS rooftop, energinya diambil. BPP-nya kan mahal, lebih parah dipaksa beli. Ini apa yang terjadi,” katanya.

Dia mengungkapkan jika melihat data statistik, Indonesia hanya menyumbang emisi 1,8 persen, China 2,8 persen dan Jepang 3,3 persen.

Bahkan Amerika Serikat menyumbang emisi hingga 14,5 persen. Artinya, Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang mengotori langit dunia.