Kewajiban Pembelian Listrik Energi Terbarukan dalam RUU EBT Dikhawatirkan akan Bebani Negara

Liputan6.com, Jakarta Kewajiban pembelian listrik dari pembangkit energi terbarukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dikhawatirkan menambah beban fiskal negara. Pemerintah pun diminta harus memperhatikan hal ini. 

Adapun kewajiban pembelian listrik ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang atau RUU Energi Baru Terbarukan.

Berdasarkan rumusan RUU EBT terkini, masih terdapat poin kewajiban bagi badan usaha milik negara untuk membeli listrik dari energi terbarukan.

Itu sebabnya, pemerintah dan DPR diminta mempertimbangkan poin kewajiban pembelian listrik dari EBT dalam pembahasan RUU EBT. Sebab dikhawatirkan jika kewajiban ini akan membebani PT PLN (Persero), keuangan negara hingga masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris meminta keseriusan pemerintah untuk membahas RUU EBT.

Adapun bila mengacu pada peta jalan, rancangan beleid ini dapat disahkan pada akhir Desember 2021. Hanya saja, menurut Andi Yuliani ada beberapa poin dalam RUU EBT yang masih memerlukan masukan publik.

"Ini yang kami ingin mendengar komentarnya. Ada tambahan di Pasal 40 disebutkan terdapat kewajiban BUMN terhadap pembelian listrik energi terbarukan. Kalau ada kewajiban, biasanya ada sanksi yang mengikuti," ujar Andi dalam acara virtual.

Di sisi lain, pada poin berikutnya, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk memberi tenaga listrik yang dihasilkan. Dalam ayat kedua terkandung kata dapat, bisa dimaknai berbeda. "Jadi berbeda, kalau BUMN harus membeli," tambahnya.

Akan tetapi,, ia menilai kewajiban membeli listrik berasal dari energi terbarukan berpotensi justru akan menyebabkan kelebihan pasokan listrik dan membengkaknya biaya pokok penyediaan listrik (BPP) PLN. Karena harga beli listrik EBT lebih mahal dari rata-rata BPP PLN.

Sehingga ada risiko kinerja keuangan PLN bakal jeblok karena membeli listrik dengan harga yang lebih tinggi.

"Soal subsidi harga, kita tahu untuk harga EBT belum dapat bersaing dengan harga energi lainnya." ucap Andi