Pandemi Covid-19 Bakal Jadi Endemi, Simak Persiapan Kebijakan Sri Mulyani

Menimpali ucapan Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, prediksi pandemi jadi endemi pada 2022 mendatang telah disepakati oleh 89 persen ilmuwan dan ahli virus dari 23 negara.

Oleh karenanya, Febrio meminta masyarakat mau tidak mau harus bersiap hidup berdampingan dengan endemi Covid-19 di tahun depan.

"Inilah kemudian yang harus kita antisipasi. Indonesia bersama dengan seluruh negara di dunia, kita harus melihat kemungkinan bahwa kita akan menuju ke kebiasaan baru. Katakanlah kita living with endemic," ujar Febrio dalam sesi bincang-bincang bersama wartawan, Rabu (18/8/2021).

Febrio menilai, dalam konteks ini mungkin tidak akan ada hal yang terlalu baru dibandingkan 2020/2021. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah dan segenap komponen masyarakat benar-benar siap menghadapi pandemi yang berevolusi jadi endemi.

"Ini lah cara berpikir yang kemudian akan mewarnai masyarakat kita, perekonomian kita, dan juga dalam konteks saat ini kita berbicara soal budget, soal APBN kita," seru Febrio.

Sebagai persiapan, Febrio menambahkan, pemerintah telah merancang APBN 2022 agar antisipatif, responsif dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan.

Meski ekonomi diprediksi membaik tahun depan, ia menekankan, pemerintah tetap akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi Covid-19.

"Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga," paparnya.

Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terus dilakukan.

Hal ini telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas dan untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Dengan mempertimbangkan pemulihan dan reformasi struktural tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2022 ditargetkan pada kisaran 5-5,5 persen.

Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3 persen. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada USD 63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Febrio menyatakan, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Ini tercermin dari enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 seperti yang disampaikan pada pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), 16 Agustus 2021.

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Untuk menjalankan enam fokus kebijakan tersebut, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Sedangkan anggaran perlindungan sosial dan pendidikan masing-masing dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun dan Rp 541,7 triliun.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 384,8 triliun, dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun. Dari sisi penerimaan, pendapatan negara pada 2022 menjadi sebesar Rp 1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.

Dengan komposisi belanja dan penerimaan tersebut, defisit anggaran pada 2022 nanti direncanakan sebesar 4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau Rp 868,0 triliun.

"Rencana defisit tahun 2022 yang lebih kecil dari outlook 2021 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke disiplin fiskal yaitu defisit maksimal 3 persen PDB," terang Febrio.