Pemerintah Telah Beri Insentif Fiskal Impor Alat Kesehatan Rp 799 Miliar hingga Juli 2021

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan insentif fiskal berupa penghapusan pajak impor, bea masuk dann lainnya untuk alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp 799 miliar dari nilai impor barang Rp 4 triliun. Insentif tersebut diberikan dalam periode hingga Juli 2021.

Untuk jenis-jenis alat kesehatan yang paling  banyak diimpor adalah Reagent PCR, masker (bedah, non-bedah, N95), ventilator, pakaian pelindung, obat-obatan, mesin In Vitro (uji lab), dan virus transfer media.

"Realisasi pemberian fasilitas periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juli, total nilai insentif fiskal telah diberikan sebesar Rp 799 miliar dari nilai impor barang sebesar Rp 4 triliun," tulis keterangan tertulis Kementerian Keuangan dikutip pada Kamis (19/8/2021).

Jenis-jenis alat kesehatan yang mendapat insentif pajak merupakan masukan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk proses impor dan juga izin lainnya telah dikoordinasikan dengan Kementerian atau Lembaga terkait.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain pemenuhan kebutuhan segera, dan ketersediaan produsen di dalam negeri.

Pada awal pandemi telah diberikan insentif kepabeanan untuk 73 jenis barang sesuai PMK 34/PMK.04/2020. Kemudian dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir menjadi 26 kelompok barang sesuai PMK 92/PMK.04/2021.

PCR Test merupakan salah satu jenis barang yang sejak Maret 2020 hingga saat ini secara konsisten telah diberikan insentif kepabeanan. Adanya insentif fiskal dan prosedural untuk importasi PCR Test ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan PCR Test bagi kegiatan testing dan tracing dengan harga yang murah dan mudah untuk didapatkan.

Adapun jenis barang yang berhubungan dalam rangka proses testing Swab PCR yang juga telah diberikan insentif kepabeanan diantaranya PCR test reagent, Swab, Virus Transfer Media, dan In Vitro Diagnostic Equipment.

Khusus untuk PCR test reagent, total fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang telah diberikan untuk periode 01 Januari hingga 14 Agustus 2021 sebesar Rp 366,76 miliar. Terdiri atas fasilitas fiskal berupa pembebasan BM sebesar Rp 107 miliar, PPN tidak dipungut sebesar Rp 193 miliar, dan PPh Pasal 22 dibebaskan dari pungutan sebesar Rp 66 miliar.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.