Sri Mulyani Pastikan Burden Sharing Tidak Ganggu Independensi BI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membutuhkan biaya yang besar untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19. Untuk bisa merespon kondisi ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia (BI) yang berpartisipasi aktif dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, termasuk kontribusi dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pun menegaskan bahwa skema burden sharing tersebut tidak akan mengganggu integritas dari independensi BI, dan kemampuan BI untuk terus melaksanakan mandatnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi dan mendukung seluruh pembangunan ekonomi.

"Dalam menghadapi dan merespon kondisi yang terus terjadi, kami pemerintah bersama BI melakukan koordinasi untuk bagaimana pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan ini agar tetap bisa berjalan. Di satu sisi pemerintah tetap mampu menjalankan prioritas-prioritas penting pembangunan lainnya, namun beban dari pemerintah bisa sedikit dikurangi dengan tetap menjaga integritas dari independensi BI," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Selasa (24/8/2021).

Pemerintah dan BI kembali melanjutkan burden sharing melalui SKB III. Kerja sama dalam penanganan dampak Covid-19 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau SBSN (kemudian disebut SKB III), yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Skema yang diatur dalam SKB III dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Ini merupakan skema dan mekanisme pembiayaan APBN, untuk mengurangi beban keuangan negara melalui SKB III ini.

Untuk melakukan koordinasi ini, kata Sri Mulyani, kedua belah pihak juga bersama-sama terus melihat kesinambungan keuangan, baik dari sisi pemerintah yaitu APBN, dan dari sisi BI yaitu kondisi keuangan dan neraca Bank Indonesia. Ini sebagai dua syarat yang penting, agar pemulihan ekonomi dan pembangunan akan terus bisa berjalan, secara sustainable.

"Jadi, kita tidak mengorbankan, at all cost, sustainabilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan pemerintah Indonesia, dan Bank Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan," jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.