Diberi Kewenangan Sidik TPPU, KKP Ingin Ikut Berantas Kejahatan di Laut

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut baik sosialisasi soal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diselenggarakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Instansi juga berterimakasih kepada PPATK yang mencantumkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KKP sebagai salah satu pemohon pada saat uji materi (judicial review) UU TPPU di Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, menyambut positif keputusan MK yang mengabulkan uji materi atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

"Tentunya dengan keputusan ini PPNS Perikanan memiliki kewenangan dalam penyidik TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan," ujar Adin dalam sesi workshop PPATK, Kamis (26/8/2021).

Menurut dia, penyidikan atas kasus-kasus di bidang perikanan dan kelautan yang selama ini dilakukan oleh jajaran PSDKP masih terbatas pada peraturan di bidang kelautan dan perikanan saja.

Padahal, Adin melihat kasus ditangani pihaknya juga memiliki indikasi yang terkait dengan tindak pidana lainnya, termasuk TPPU.

"Selama ini kita sudah menjalin dengan pihak pemilik kewenangan, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Di bawah jajaran PSDKP menangkap kapal perikanan terkait peredaran narkoba di wilayah Gorontalo, dan ini pun kita tindaklanjuti dengan kerjasama dengan pihak BNN," tuturnya.