Kementerian PUPR Siapkan Rp 28,2 Triliun untuk Subsidi Perumahan di 2022

FOTO: Target Bantuan Rumah Subsidi 2021 — Suasana perumahan subsidi di kawasan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 380.376 unit bantuan pembiayaan perumahan subsidi pada Tahun Anggaran 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus menyediakan bantuan pembiayaan perumahan murah di tahun 2022 mendatang dengan mengalokasi anggaran sebesar Rp 28,2 triliun.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (26/8).

"Kementerian PUPR juga akan melaksanakan program pembiayan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun," ucapnya.

Basuki merinci, anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk tersebut akan dialokasikan ke dalam tiga program terkait. Pertama, untuk fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 23 triliun.

Kemudian, untuk bantuan subsidi bunga dengan alokasi mencapai Rp 4,39 triliun. "Dan subsidi bantuan uang muka senilai Rp810 miliar," tambahnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Umur yang muda tak menghalangi pria ini untuk ikut terjun ke bisnis properti. Semua lini perumahan dari komersil hingga rumah subsidi dilakoninya. Alhasil, dia kini bisa menikmati jerih payahnya.

2 dari 2 halaman

PUPR: Setiap Tahun Ada 800 Keluarga Baru Membutuhkan Rumah

Kementerian PUPR mengalokasikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) senilai Rp 2,77 miliar untuk 495 unit rumah subsidi di Riau. (Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur mengatakan, pada periode 2015 – 2019, program sejuta rumah ditarget sebesar 5 juta unit. Namun di akhir 2019 yang terpenuhi cuma 4,8 juta, di mana 928.000 itu di danai melalui dana APBN dan sisanya didukung dari swasta dan pengembang.

Menurutnya kolaborasi antara pemerintah khususnya Kementerian PUPR dengan swasta sangat penting dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi sangat tinggi peranan dari teman-teman dari pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Indonesia, karena kita tahu setiap tahun ada 700-800 keluarga baru yang membutuhkan rumah," kata Fitrah dalam Media Briefing Virtual: Satu Tahun Pandemi Rumah.com, Selasa (16/3).