Subsidi Solar Diusulkan Sebesar Rp 500 Seliter di 2022

Pertamina Mulai Sediakan Solar Campur Minyak Sawit — Sejumlah kendaraan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU kawasan Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) mulai menyediakan solar dengan kandungan 30 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berbahan baku minyak sawit. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan subsidi solar sebesar Rp 500 per liter di 2022. Besaran subsidi bahan bakar minyak penugasan ini sama dengan 2021.

"Dalam RAPBN 2022 diusulkan adanya subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp500 per liter sama dengan besaran tahun 2021," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (26/8/2021).

Adapun volume solar dipatok 15,80 juta kiloliter APBN 2021. Realisasi penyaluran solar pada semester I-2021 mencapai 8,56 juta kiloliter dengan outlook sebanyak 14,68 juta kiloliter.

Sedangkan pemerintah mengusulkan volume solar sebesar 15,10 juta kiloliter dalam RAPBN 2022. Ini ditambah volume minyak tanah 0,48 juta kiloliter dengan nilai subsidi mencapai Rp 11,3 triliun.

Arifin mengatakan perlu dukungan peningkatan peran dari BPH Migas, Pertamina, maupun pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui program digitalisasi atau pengawasan juga dilakukan di lapangan agar penyaluran minyak solar tepat sasaran.

Polda Sumatera Selatan dan BPH Migas memproses hukum pihak kapal Tangker Muchtar Florest 01 Samarinda yang memuat 10 ton solar milik PT Karimata Energi Persada.

2 dari 2 halaman

Perubahan Pola Subsidi

Realisasi Pemanfaatan Biodiesel untuk Dalam Negeri — Banner informasi pendataan pengguna solar bersubsidi terlihat di dekat petugas yang tengah bekerja di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (17/2/2021). Kementerian ESDM juga mencatat, pemanfaatan biodiesel telah memberikan perangkat sekitar Rp38,31 triliun. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pemerintah berencana mengubah pola subsidi solar mulai tahun depan. Nantinya, subsidi solar tidak lagi berbasis komoditas, tetapi berbasis orang.

Perubahan skema penyaluran subsidi tersebut ditujukan agar tepat sasaran mengingat selama ini kucuran subsidi kerap tidak tepat sasaran karena data tidak akurat.

Dana yang berhasil dihemat dari efisiensi subsidi itu akan dipakai untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.