Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung Beban Utang BLBI selama 22 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang asal muasal dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110,45 triliun yang kini tengah berusaha dikuasai kembali oleh negara.

Bendahara Negara mengatakan, dana BLBI tersebut disalurkan kepada perbankan yang kesulitan selama krisis moneter 1997-1998 dalam bentuk surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah.

Akan tetapi, karena dalam proses penyalurannya terjadi tindak penyelewengan oleh para debitur dan obligor dana BLBI, pemerintah harus membayar bunga utang hasil peminjaman tersebut selama 22 tahun.

"Dan pemerintah selama 22 tahun tentu dalam hal ini selain membayar pokoknya juga membayar bunga utangnya. Karena sebagian dari BLBI itu ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang memang sebagian dinegosiasikan," kata Sri Mulyani pasca mengakuisisi aset tanah dan bangunan eks BLBI di Perumahan Lippo Karawaci, Tangerang, Jumat (27/8/2021).

"Namun jelas, pemerintah selama 22 tahun menanggung langkah-langkah untuk menangani persoalan perbankan dan keuangan yang bebannya hingga saat ini," tegasnya.

Dalam rangka mengurangi atau kompensasi langkah penyelamatan bank tersebut, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah berinisiatif membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas hingga Desember 2023.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.