Jurus KKP Seimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ekologi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan ke Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) di Kabupaten Buleleng, Bali. (Dok KKP)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia demi tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, termasuk pengelolaan perikanan demersal, yang berfokus ke Kakap danKerapu.

Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam webinar "Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan yang Merujuk pada Sistem Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif, yang diselenggarakan pada tanggal23-24 Agustus 2021.

Dalam paparannya, Menteri KKP menegaskan bahwa perikanan yang terukur harus mampu mencerminkan tiga faktor.

"Ketiganya adalah angka produksi dan batasan penangkapan ikan yang menunjukan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan, nilai produksi dan proyeksi yang menunjukan ketahanan ekonomi, serta nilai pendapatan dan kesejehteraan yang menunjukan ketahanan sosial masyarakat," ujar Menteri KKP dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Sementara itu, Head of the TLFF Secretariat dan UNEP Senior Technical Adviseron Land-Use and Green Economy Johan Kieft mengatakan pihaknya mendukungpola perikanan yang terukur. Pemerintah bersama dengan sektor swasta dan pelaku usaha perikanan harus memastikan praktik kegiatan perikanan tangkap yangberkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia saat inidan masa mendatang.

"Untuk itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak data dan dukungan sains untukmenunjang tata kelola tersebut. Perbaikan tata kelola ini berpotensi menarikinvestasi berkelanjutan ke industri perikanan," ujarnya.

Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnaskajiskan), Prof Dr. Indrajaya, menambahkan, kunci utama kesuksesan pengelolaan perikananperkelanjutan tergantung pada sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan datailmiah sehingga dapat menghasilkan estimasi kajian stok yang tepat dan akurat. Dengan kata lain, kata Prof Indrajaya, Indonesia perlu penguatan dan integrasipendataan serta manajemen hasil.

"Adapun data utama yang diperlukan, antara lain, jumlah ikan yang ditangkap,upaya atau kapasitas penangkapan, kelimpahan spesies ikan atau kondisi stok, biotalain yang tertangkap bersama ikan, dan kecenderungan/trend. Keberadaan datayang solid ini yang dapat menjadi input untuk kebijakan dan pengelolaan terukur," terangnya.

Turut hadir pula dalam diskusi virtual tersebut Senior Advisor for TLFF Sustainable Fisheries Programme, M Zulficar Moctar. Ia mengatakan, perlunya pengawasanpengelolaan berbasis data, penguatan regulasi dan perizinan, optimasi kajian stoksumber daya ikan.

"Berbagai instrument dan inisiatif yang sudah dikembangkan oleh KKP selama ini,seperti Kajian Stock Assessment, Harvest Strategy, implementasi E-logbook,Perizinan Online, Rencana Pengelolaan Perikanan, dan Sistem pendataan kapal (SILAT dan SIMKADA), dan sinergi pendataan antara berbagai pihak perludiperkuat sehingga menjadi pilar penting pengelolaan terukur," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 588 miliar ke sejumlah negara. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan serentak di lima kota dengan melibatkan 147 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Pemanfaatan Sesuai Karakteristik Wilayah

Ilustrasi terumbu karang. (dok. pexels/N I E R O S H O T S)

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan WPPNRI dan pemanfaatan sumber daya ikan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

"Selain itu, ketersediaan data dan sumberdaya merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Untuk itu, data perlu diperbaiki untuk menentukan effort sesuai dengan prinsip keberlanjutan," katanya.

Senada dengan Sri Yanti, Direktur Eksekutif ADI, M Mukhlis Kamal, mengungkapkan bahwa perikanan kakap-kerapui dihadapkan pada implementasi dari pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI dan menuju perikanan presisi yangditentukan oleh keakuratan data yang berguna bagi pengelolaan.

Selain itu, tantangan alamiah kakap-kerapu antara lain pertumbuhan yang lambat, pembalikanperkembangan kelamin ikan, ketergantungan kepada habitat karang yang ancamannya tinggi, dan budaya konsumen.

Dirjen Perikanan Tangkap, Dr. Ir. M. Zaini, MSi,menyampaikan bahwa KKP berkonsentrasi mendorong model pengelolaan terukur mulai hulu hingga hilir. Saat ini pendataan masih belum rapi sehingga mempengaruhi efektifitas pengelolaan. Prinsip perikanan berkelanjutan, dimanaekologi, ekonomi dan social menjadi komitmen dan fokus.

"Penangkapan terukur diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi ekonomi maupun pengendalian ekologi lingkungan laut. Untuk menunjang ini, Harvest Strategy danRencana Pengelolaan Perikanan (RPP) merupakan hal strategis dalam pengelolaan.Pengembangan pelabuhan akan menjadi hal penting. Akan dilakukan juga semuatata kelola perikanan di KKP," ujar Zaini.

Ia menambahkan, estimasi potensi, alokasi pusat dan daerah, peluang pemanfaatan,alokasi usaha GT dan unit kapal, rencana pengembangan kapal perikanan danpelabuhan, multiplier efek menjadi perhatian.

Akan dilakukan pengawasan yang ketat termasuk penggunaan teknologi satelit dan peralatan lainnya. Kapal-kapal akan diwajibkan mendarat di WPP terkait dan hanya akan di satu WPP, sehinggabisa dipantau dan terukur dengan baik.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Riset SDM KKP, Dr. Kusdiantoro menekankanpentingnya kolaborasi untuk penyediaan data dan informasi untuk para pemangkukepentingan, termasuk internal KKP.

Ia mengatakan, E-BRPL untuk pengumpulandata elektronik dapat mendukung pengkajian stok. Selanjutnya, Director for Sustainable Fisheries Program, Dr. Peter Mous, menekankan pentingnya melakukan pendataan bersama nelayan yang didukungoleh berbagai teknologi, termasuk citra satelit untuk fishing ground, komposisi penangkapan, dan kapal-kapal aktif. Pengukuran panjang dan berat ikan jugapenting dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran ikan dan kematangan.

Datangi Gedung KKP, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut