Pengamat Ingatkan Kebijakan Baru PLTS Atap Bakal Beratkan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan menaikan biaya jual ekspor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen, kebijakan tersebut dipandang akan memberatkan negara.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, harga PLTS Atap jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit lain. Biaya Pokok Produksi (BPP) untuk PLTU hanya Rp 700-Rp 900 per KWh, sedangkan untuk PLTS Atap adalah sebesar Rp 1400 sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL). Kewajiban PLN membeli listrik EBT, dimana selisih dengan pembangkit fosil ditanggung oleh negara.

“Dengan selisih yang cukup besar ini, maka harus ditanggung oleh negara dengan dana kompensasi yang harus dibayarkan kepada PLN sehingga harus menambah postur baru dalam APBN kita. Ini jelas akan menambah beban keuangan negara apalagi jika PLTS Atap sudah naik secara signifikan apalagi tidak ada batasan kapasitas terpasang sehingga tidak ada kepastian neraca daya,” kata Mamit dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Sepertin diketahui, pemerintah berencana untuk melakukan revisi Permen ESDM No 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN jo Permen ESDM No 13/2019 jo No 16/2019 dimana salah satu point yang direvisi adalah Pasal 6 dimana ketentuan ekspor listrik lebih besar dari 65 persen menjadi 100 persen.

“Secara prinsip, skema 1:1 akan mendorong masyarakat untuk berbisnis dengan PLN tapi tidak diperlakukan sebagai entitas bisnis. Padahal, PLN sudah membangun infrastruktur kelistrikan terlebih dahulu.” tutur Mamit.

Mamit pun menyoroti kondisi kelistrikan saat ini yang sudah kelebihan pasokan, di sisi lain konsumsi listrik nasional belum tumbuh sesuai dengan pasokan yang ada.

"PLN dipaksa harus menerima listrik dari PLTS Atap yang bisa menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik tidak tumbuh. Jelas ini akan memberatkan PLN apalagi saat ini program 35 GW sudah berjalan dimana skemanya adalah Take or Pay yang belum terserap semua karena system Jawa-Bali sudah berlebihan pasokan listrik,” ucap Mamit.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.